Serangan Ransomware di Rumah Sakit Makin Marak
Anggota kongres Amerika Serikat (AS) dalam sebuah rapat pada Selasa (10/9) membahas langkah-langkah untuk memperketat hukuman terhadap serangan ransomware yang menarget rumah sakit. Salah satu usulan yang muncul adalah mengklasifikasikan serangan tersebut sebagai tindak terorisme atau bahkan dakwaan pembunuhan apabila korban meninggal dunia akibat serangan tersebut.
Usulan Label Terorisme dan Dakwaan Pembunuhan
Dalam rapat gabungan Subkomite Keamanan Perbatasan dan Penegakan Hukum serta Subkomite Siber dan Perlindungan Infrastruktur, Cynthia Kaiser, mantan pejabat senior FBI di bidang siber, mengusulkan dua langkah keras tersebut. Kaiser kini menjabat sebagai Wakil Presiden Senior di Pusat Riset Ransomware Halcyon.
Menurutnya, penetapan serangan ransomware sebagai tindak terorisme oleh Departemen Luar Negeri, Keuangan, dan Kehakiman AS dapat membuka jalan bagi sanksi lebih lanjut, pembatasan perjalanan, dan hukuman lainnya. Sementara itu, panduan Departemen Kehakiman mengenai dakwaan pembunuhan dapat memberikan kejelasan hukum dalam kasus-kasus yang melibatkan kematian akibat serangan siber.
"Saya yakin tidak ada hukuman yang terlalu berat bagi mereka yang menyerang sistem kesehatan kita."
Guest juga menyoroti dampak serangan ransomware di negara bagiannya, Mississippi, yang menyebabkan penutupan klinik kesehatan setelah serangan pada Februari 2025.
Lonjakan Serangan Ransomware di Sektor Kesehatan
Data FBI menunjukkan peningkatan drastis serangan ransomware terhadap rumah sakit. Pada tahun 2024, tercatat 238 serangan, sementara pada 2025 jumlahnya melonjak menjadi 460 serangan. Sektor kesehatan kini menjadi target utama para pelaku kejahatan siber.
Kaiser menekankan bahwa serangan-serangan ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan ancaman serius terhadap nyawa manusia. "Para pelaku tahu serangan mereka bisa berujung pada kematian. Mereka hanya memutuskan bahwa kematian itu adalah masalah orang lain," ujarnya.
Dukungan dari Berbagai Pihak
Usulan untuk menghubungkan serangan siber dengan terorisme telah mendapat perhatian dari Kongres dan pemerintah. Rancangan anggaran intelijen Senat AS untuk tahun fiskal 2025 awalnya secara tegas menghubungkan ransomware dengan terorisme, meskipun versi finalnya tidak sejelas itu. Sementara itu, Departemen Keuangan AS bulan lalu meminta masukan publik untuk mengubah program asuransi risiko terorisme guna mencakup kerugian akibat serangan siber.
Studi Universitas Minnesota pada 2023 menyebutkan bahwa serangan ransomware terhadap rumah sakit telah menyebabkan kematian puluhan pasien Medicare. Di Jerman, otoritas pada 2020 membuka investigasi dakwaan pembunuhan lalai setelah seorang pasien meninggal akibat serangan ransomware, namun akhirnya tidak jadi menuntut.
Strategi Siber Pemerintah AS
Strategi siber nasional pemerintahan AS saat ini mendorong pendekatan yang lebih ofensif terhadap para peretas. Presiden AS telah menerbitkan perintah eksekutif tentang kejahatan siber dan penipuan pada hari yang sama dengan penerbitan strategi tersebut. Kaiser menyatakan bahwa usulan-usulan yang diajukannya sejalan dengan strategi tersebut.
Rep. Lou Correa dari California, anggota Demokrat senior dalam subkomite yang dipimpin Guest, menyambut baik usulan tersebut. "Sepertinya bahasa hukumnya sudah ada, hanya belum diterapkan dalam kasus-kasus ini," katanya.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Meskipun usulan ini mendapat dukungan, tantangan besar tetap ada, terutama dalam hal penerapan dan koordinasi antarlembaga. Namun, dengan meningkatnya serangan terhadap sektor kesehatan dan dampaknya yang mematikan, langkah-langkah tegas seperti yang diusulkan menjadi semakin mendesak.