Kabupaten Berkeley Pertimbangkan Cabut Larangan Pembangunan PLTS Skala Besar

Kabupaten Berkeley Siap Cabut Larangan PLTS Setelah Tekanan Kenaikan Harga Listrik

Kabupaten Berkeley, Carolina Selatan, kini menjadi sorotan dunia energi surya setelah pejabat setempat mempertimbangkan pencabutan larangan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) skala besar. Larangan ini diberlakukan sejak 2023, namun perusahaan energi internasional RWE mendesak agar larangan dicabut untuk memenuhi kebutuhan listrik lokal yang semakin meningkat.

Komite tata guna lahan kabupaten tersebut baru saja mengadakan sidang dan merekomendasikan pencabutan larangan tersebut. Alasannya, perusahaan utilitas negara Santee Cooper memperingatkan bahwa harga listrik telah naik sekitar 20% dalam tiga tahun terakhir. Menurut Electricity Price Hub, kenaikan ini menjadi pemicu utama keputusan tersebut.

"Mereka secara tegas menyatakan bahwa mereka membutuhkan lebih banyak daya. Pada 2029, pasokan listrik tidak akan mencukupi," ujar anggota dewan Amy Stern dalam sidang Senin lalu. "Kita akan terus membahas ini. Pencabutan larangan hanya akan memungkinkan kita mendapatkan lebih banyak informasi."

RWE berencana untuk mengubah status lahan guna pembangunan PLTS skala utilitas yang diklaim mampu menghasilkan 198 megawatt—cukup untuk memasok listrik ke 37.000 rumah. Namun, rencana ini menuai penolakan keras dari sebagian warga. Dalam sidang yang berlangsung, beberapa pendukung larangan hadir dengan sikap yang sangat vokal hingga dewan terpaksa mengancam akan melibatkan pihak kepolisian lokal.

Meskipun model opini publik menunjukkan dukungan umum terhadap energi terbarukan di Kabupaten Berkeley, basis data Heatmap Pro mencatat skor risiko oposisi yang tinggi, yaitu 62. Ketua dewan setempat, Johnny Cribb, juga menentang pencabutan larangan tersebut. "Saya menentang pembangunan PLTS skala besar di kabupaten ini karena kenyataan yang ada," tegasnya.

Hill County, Texas Larang Pembangunan Data Center Baru Selama Setahun

Sementara itu, di Hill County, Texas, pemerintah setempat mengambil langkah tak biasa dengan melarang sementara pembangunan pusat data baru selama satu tahun. Keputusan ini diambil untuk mempelajari dampak proyek tersebut terhadap lingkungan dan infrastruktur lokal.

Langkah ini dianggap tidak lazim di Texas, negara bagian yang selama ini dikenal dengan regulasi longgar terhadap pembangunan industri energi. Bahkan, penasihat hukum kabupaten tersebut memperingatkan bahwa keputusan ini berpotensi menimbulkan tuntutan hukum. Meskipun demikian, Hill County yang mayoritas konservatif ini memiliki skor oposisi terhadap pusat data yang sangat tinggi di basis data Heatmap Pro.

Kabupaten ini juga menjadi bagian dari tren yang berkembang di Texas, di mana beberapa kabupaten memberlakukan pembatasan pembangunan industri hampir seolah-olah mereka siap menjadi kasus uji coba hukum. Contohnya adalah Kabupaten Van Zandt dan proyek penyimpanan energi baterai (BESS).

Andover, New Jersey Secara Mendadak Larang Data Center Setelah Protes Massa

Di sisi lain, kota Andover, New Jersey, secara tiba-tiba mengubah sikapnya dari mendukung pembangunan pusat data menjadi melarang seluruh proyek serupa. Langkah ini diumumkan oleh Wali Kota Thomas Walsh Jr. setelah protes keras masyarakat yang bahkan memerlukan intervensi polisi dalam sidang publik.

Kota tersebut juga akan membatalkan peraturan tata guna lahan yang sebelumnya mengizinkan pembangunan pusat data. Keputusan ini mencerminkan meningkatnya penolakan masyarakat terhadap proyek-proyek industri skala besar di wilayah pedesaan.