Aturan EPA Baru: Data Center AI Bisa Dibangun Lebih Cepat, Tapi Risiko Lingkungan Meningkat

Administrasi Presiden Donald Trump tengah mendorong percepatan pembangunan data center dengan meringankan persyaratan izin daya. Langkah ini berpotensi mempercepat proyek, namun juga memicu perdebatan mengenai dampak lingkungan dan keterlibatan masyarakat.

Pada Selasa (10/9), Badan Perlindungan Lingkungan AS (EPA) mengusulkan perubahan aturan yang memungkinkan pengembang dari berbagai sektor, termasuk data center, memulai konstruksi tertentu sebelum mendapatkan izin udara wajib sesuai Undang-Undang Udara Bersih.

Saat ini, New Source Review mengharuskan izin dikeluarkan terlebih dahulu sebelum pembangunan dimulai untuk proyek yang berpotensi mencemari udara, seperti pabrik atau pembangkit listrik gas. Jika aturan baru EPA disahkan, perusahaan dapat melakukan pekerjaan konstruksi skala besar—termasuk pengecoran fondasi—sebelum peralatan utama seperti turbin gas dipasang.

Meskipun perubahan aturan ini tidak secara eksplisit menyebut data center AI, EPA secara terbuka mengaitkannya dengan perintah eksekutif Trump untuk mengurangi hambatan regulasi di sektor tersebut. Para pengacara industri dan aktivis lingkungan mengakui bahwa perubahan ini akan mempercepat proses konstruksi selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, sekaligus menekan regulator negara bagian untuk segera menerbitkan izin udara.

"Saya yakin hasil yang diharapkan akan tercapai. Para pengembang dapat bergerak lebih cepat tanpa penundaan tambahan. Ini hampir pasti akan menghemat waktu dalam proses izin dan konstruksi infrastruktur baru."
— Jeff Holmstead, pengacara Bracewell dan mantan Asisten Administrator EPA bidang Udara dan Radiasi (era George H.W. Bush)

Izin udara sering menjadi hambatan terbesar dalam proyek konstruksi besar, terutama untuk pembangkit listrik berbahan bakar gas. Sebelumnya, EPA enggan mengizinkan konstruksi fisik yang signifikan sebelum izin resmi dikeluarkan. Namun, booming infrastruktur AI telah mengubah dinamika ini, memicu perdebatan baru mengenai kebutuhan energi dan undang-undang lingkungan yang sudah berusia puluhan tahun.

Banyak kelompok lingkungan menentang usulan ini, dengan alasan bahwa perubahan aturan akan mendorong penggunaan data center berbahan bakar gas—yang lebih berpolusi—serta mengurangi peluang untuk menilai dampak lingkungan secara dini. Proses izin saat ini, menurut mereka, memberi regulator kesempatan untuk mengevaluasi apakah langkah pengendalian polusi diperlukan atau apakah desain proyek dapat merugikan masyarakat sekitar, termasuk mendorong penggunaan sumber energi alternatif.

"Badan regulator memiliki fleksibilitas dalam menentukan seberapa ketat mereka memeriksa proyek. Aturan baru ini memaksa mereka untuk mengambil pilihan yang sulit, sehingga mengurangi opsi untuk merespons kekhawatiran publik atau dampak kualitas udara. Pilihan yang dihilangkan sulit untuk diketahui, tetapi Anda membatasi kemampuan untuk bertindak."
— Sanjay Narayan, Kepala Penasihat Banding Sierra Club

Dilema ini kini tengah terlihat dalam proyek skala besar seperti Project Matador, yang menyoroti ketegangan antara efisiensi regulasi dan partisipasi masyarakat. Sementara pemerintah berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur AI untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pertanyaan besar tetap mengemuka: apakah kecepatan layak dikorbankan demi pengawasan lingkungan yang lebih ketat?