Pemerintah Federal Minta Data Kesehatan Pekerja: Kritik Berdatangan

Privasi antara dokter dan pasien dilindungi oleh hukum. Namun, pemerintahan era Trump, dalam praktiknya, mencoba mengakses informasi sensitif tersebut. Kantor Manajemen Personalia (OPM) AS kini meminta data kesehatan pekerja federal yang tidak disensor dari perusahaan asuransi. Permintaan yang tidak biasa ini memicu kekhawatiran para ahli kebijakan kesehatan, pakar hukum, anggota parlemen, hingga eksekutif asuransi.

Data pribadi dan kesehatan yang diminta pemerintah mencakup informasi medis mendetail, termasuk catatan yang sebelumnya dirahasiakan. Para pengkritik menilai langkah ini berpotensi melanggar Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan (HIPAA) serta mengancam kerahasiaan pasien.

KFF Health News, melalui wartawan kebijakan kesehatan Washington Amanda Seitz, membahas kekhawatiran ini dalam podcast Health Hub di WAMU pada 29 April. Ia menekankan bahwa pemerintah belum memberikan penjelasan memadai mengenai penggunaan data tersebut.

Mengapa ini menjadi masalah besar?

• Pelanggaran privasi: Data kesehatan pekerja federal, termasuk riwayat medis dan kondisi kronis, kini berada dalam jangkauan pemerintah tanpa persetujuan eksplisit.
• Risiko penyalahgunaan: Para ahli khawatir data ini bisa dimanfaatkan untuk tujuan politik, diskriminasi pekerjaan, atau kebocoran yang tidak diinginkan.
• Ketidakpastian hukum: Meskipun OPM menyatakan permintaan ini sah, banyak pihak mempertanyakan dasar hukumnya mengingat perlindungan HIPAA yang ketat.

Permintaan ini juga menuai reaksi keras dari kalangan legislatif. Beberapa anggota Kongres telah menyuarakan keprihatinan dan mendesak pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan ini. Sementara itu, perusahaan asuransi menyatakan keterbatasan mereka dalam mematuhi permintaan tanpa persetujuan dari pekerja yang bersangkutan.

Latar belakang dan dampak lebih luas

KFF Health News, sebagai lembaga jurnalisme independen yang fokus pada isu kesehatan, melaporkan bahwa OPM telah lama mengumpulkan data kesehatan pekerja federal untuk keperluan administratif. Namun, permintaan data yang tidak disensor—termasuk catatan medis lengkap—menandai perubahan signifikan dalam kebijakan ini. Para pengamat menilai langkah ini sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap pekerja federal, meskipun dengan konsekuensi yang berisiko tinggi.

Kekhawatiran utama terletak pada keamanan data. Dengan meningkatnya kasus peretasan data di berbagai sektor, termasuk kesehatan, banyak pihak mempertanyakan apakah pemerintah memiliki infrastruktur yang memadai untuk melindungi informasi sensitif ini dari akses tidak sah.

Para ahli juga menyoroti kurangnya transparansi dalam proses ini. Pemerintah belum menjelaskan secara rinci bagaimana data akan digunakan, disimpan, atau siapa yang berhak mengaksesnya. Hal ini semakin memperkuat kecurigaan bahwa kebijakan ini lebih didorong oleh kepentingan administratif daripada perlindungan kesehatan pekerja.

Reaksi dari berbagai pihak

Organisasi masyarakat sipil, seperti American Civil Liberties Union (ACLU), telah menyerukan pemerintah untuk membatalkan permintaan ini. Mereka menilai langkah OPM sebagai ancaman terhadap hak-hak dasar warga negara, terutama dalam hal privasi medis.

Di sisi lain, pemerintah berargumen bahwa data ini diperlukan untuk meningkatkan efisiensi program kesehatan pekerja federal. Namun, para kritikus menilai alasan ini tidak cukup untuk membenarkan pengumpulan data yang begitu luas tanpa persetujuan individu.

Langkah selanjutnya

Saat ini, OPM tengah menunggu tanggapan dari perusahaan asuransi mengenai permintaan tersebut. Sementara itu, para pekerja federal dan masyarakat umum diharapkan untuk terus memantau perkembangan ini dan menyuarakan keprihatinan mereka. Beberapa kelompok advokasi telah mendorong pekerja untuk menolak memberikan persetujuan tanpa jaminan perlindungan data yang lebih kuat.