Senator Partai Republik Kritik Rencana Pemotongan NIH

WASHINGTON — Senator AS yang mengawasi anggaran federal, baik dari Partai Demokrat maupun Republik, menolak usulan pemotongan anggaran penelitian kesehatan dan layanan publik dalam rancangan anggaran Gedung Putih. Rencana ini berpotensi diabaikan Kongres untuk kedua kalinya.

Pertanyaan Tajam kepada Menteri Kesehatan

Pada sidang Subkomite Kesehatan Senat untuk Anggaran, Selasa (10/6), para senator mempertanyakan Menteri Kesehatan Robert F. Kennedy Jr. mengenai dampak pemotongan anggaran 12% pada tahun fiskal 2027 terhadap penelitian penyakit kronis, penghentian merokok, dan penelitian kanker.

Rencana Anggaran yang Kontroversial

Rancangan anggaran Gedung Putih tahun 2027 mengusulkan pemotongan besar terhadap National Institutes of Health (NIH), penghapusan satu badan penelitian kesehatan, serta pembentukan badan baru bernama Administration for a Healthy America yang fokus pada penyakit kronis. Usulan ini mirip dengan rencana tahun lalu yang juga ditolak Kongres.

Reaksi Kongres terhadap Rencana Administrasi Trump

Para senator menyoroti ketidakpastian akibat rencana reorganisasi dan pemotongan anggaran yang dianggap tidak realistis. Mereka menekankan pentingnya menjaga stabilitas pendanaan untuk penelitian kesehatan dan layanan publik.

"Kami tidak bisa mengabaikan peran penting NIH dalam penelitian kesehatan. Pemotongan anggaran hanya akan menghambat kemajuan ilmiah," ujar salah satu senator.

Prospek Rencana Anggaran di Kongres

  • Pemotongan NIH: Ditolak keras oleh para senator karena dianggap merugikan penelitian medis.
  • Penghapusan Badan Penelitian Kesehatan: Ditentang karena berpotensi menghilangkan sumber dana penting untuk inovasi kesehatan.
  • Pembentukan Badan Baru: Dinilai tidak efisien dan berisiko menciptakan tumpang tindih dalam pengelolaan kesehatan.

Kesimpulan

Rencana anggaran Gedung Putih tahun 2027 kembali menuai penolakan dari Kongres. Para senator dari kedua partai sepakat untuk mempertahankan pendanaan penelitian kesehatan dan layanan publik, meskipun berisiko benturan dengan kebijakan administrasi saat ini.

Sumber: STAT News