AI Mengancam Masa Depan Talenta Hukum di Perusahaan Hukum Besar

Kecerdasan buatan (AI) kini mulai menghapus pekerjaan tingkat pemula yang selama ini menjadi sarana pelatihan bagi generasi pengacara elit. Fenomena ini memicu kekhawatiran akan terjadinya krisis talenta jangka panjang di industri hukum, mengingat model bisnis perusahaan hukum besar sangat bergantung pada ribuan junior associate yang belajar sambil bekerja.

Mengapa hal ini penting: Proses magang dan pelatihan bagi para junior associate selama ini menjadi fondasi utama dalam membentuk pengacara berkualitas. Jika AI mengambil alih pekerjaan-pekerjaan tersebut, jalur menuju posisi partner pun berpotensi berubah secara fundamental.

Gambaran besar: Profesi hukum selama ini memiliki sistem pendidikan informal yang efektif melalui pengalaman kerja awal para junior dan summer associate. Namun, sistem ini kini tengah mengalami pergeseran akibat perkembangan AI. Menurut David Freeman Engstrom, profesor hukum dari Stanford Law, perusahaan hukum berlomba-lomba untuk mengekstrak pengetahuan para pengacaranya dan mengintegrasikannya ke dalam alur kerja berbasis AI, portal klien, serta alat layanan mandiri.

"Kita tengah bersiap menghadapi dunia di mana kebutuhan akan pengacara manusia semakin berkurang," ujar Engstrom kepada Axios.

Namun, tidak semua pihak sepakat. Tiffany J. Tucker, Dekan Pengembangan Karir di University of Houston Law Center, berpendapat bahwa AI justru dapat menciptakan jenis pekerjaan hukum baru daripada menghapus pekerjaan tingkat pemula. "Mahasiswa dengan keterampilan AI menjadi kandidat yang lebih menarik. Jika Anda tidak menguasai AI, Anda akan tertinggal," katanya.

Engstrom juga menambahkan bahwa AI berpotensi membuka peluang bisnis hukum baru untuk kebutuhan yang selama ini belum terpenuhi.

Kondisi terkini: Perusahaan hukum bertransformasi dengan AI

Perusahaan hukum tidak hanya bereksperimen dengan AI, tetapi juga merestrukturisasi operasional mereka. Berbagai firma hukum besar kini menggunakan AI untuk penelitian hukum, persiapan litigasi, penelaahan dokumen, dan analisis hukum.

Pengadilan pun mulai memanfaatkan alat AI untuk menyusun dan meringkas putusan. Contohnya, firma hukum O'Shearman dan Harvey baru-baru ini mengumumkan peluncuran agen AI untuk alur kerja hukum kompleks yang dapat digunakan secara internal maupun dijual kepada klien dan firma hukum lainnya.

Sementara itu, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison telah menguji alat AI seperti Harvey sejak 2023 dan kini telah mengintegrasikannya ke dalam pekerjaan hukum sehari-hari, mulai dari pembuatan dokumen hingga analisis hukum.

Tantangan yang muncul: Efisiensi AI dan dampaknya pada tenaga kerja

Beberapa perusahaan hukum besar mulai menyesuaikan jumlah karyawan mereka akibat fenomena yang disebut "paradoks efisiensi". AI yang meningkatkan produktivitas justru mengurangi kebutuhan akan jam kerja manusia yang dapat ditagih. Misalnya, Clifford Chance, salah satu firma hukum internasional terbesar, mengumumkan pemutusan hubungan kerja pada tahun lalu dengan alasan adopsi AI yang semakin luas, sebagaimana dilaporkan Financial Times.

Sebuah laporan pasar hukum tahun 2025 menemukan bahwa perusahaan hukum telah "memperlambat laju" perekrutan associate atau bahkan mengurangi ukuran program summer associate—program magang bergengsi yang digunakan untuk merekrut calon associate potensial.

Pendapat para ahli: Masa depan profesi hukum dipertanyakan

Nik Guggenberger, profesor di University of Houston Law Center, menjelaskan bahwa pekerjaan tingkat junior memiliki dua fungsi utama: sebagai sumber pendapatan dan sebagai sarana pelatihan. "Jika semakin banyak pekerjaan yang melatih junior associate diotomatisasi, maka tidak ada lagi materi nyata untuk mereka pelajari," katanya.

Menurutnya, jika profesi hukum hanya bergantung pada partner dan agen AI, akan sangat sulit bagi para junior untuk memasuki industri ini. "Jika AI menghilangkan pekerjaan tingkat rendah, perusahaan hukum harus menciptakan sistem magang baru. Jika tidak, mereka berisiko menciptakan pengacara yang hanya mampu mengawasi output AI tanpa memiliki kemampuan untuk menilai kebenarannya," tambahnya.

Engstrom menekankan bahwa tahun depan akan menjadi periode krusial bagi perusahaan hukum dalam menentukan cara memanfaatkan data klien, membangun alur kerja AI, dan menjawab pertanyaan etis terkait persetujuan penggunaan AI.

Sementara itu, model "leverage" tradisional dalam industri hukum—yang bergantung pada rasio partner terhadap junior associate—kini tengah diuji oleh kehadiran AI.