Perusahaan Klaim Bisa Lacak Pengguna Starlink, Apakah Pemerintah Harus Waspada?

Beberapa perusahaan teknologi kini mengklaim dapat melacak dan mengidentifikasi pengguna Starlink, layanan internet satelit yang dikelola SpaceX. Klaim ini didukung oleh sejumlah dokumen baru yang dipublikasikan baru-baru ini.

Layanan pelacakan tersebut tidak hanya memunculkan pertanyaan soal privasi bagi konsumen Starlink, tetapi juga bagi sejumlah lembaga pemerintah yang menggunakan layanan SpaceX untuk jaringan komunikasi dan internet. Dokumen penjualan yang dilaporkan oleh surat kabar Israel Haaretz menjelaskan bagaimana perangkat lunak dapat digunakan untuk memantau terminal yang mengakses layanan internet SpaceX.

Setidaknya dua perusahaan yang disebutkan Haaretz, yakni TechTarget dan Rayzone, diketahui memasarkan alat yang memanfaatkan berbagai sumber data untuk menduga lokasi terminal Starlink yang beroperasi. Menurut Haaretz, alat tersebut dirancang khusus untuk klien pemerintah dan tidak melibatkan akses atau eksploitasi langsung terhadap sistem SpaceX.

Fast Company juga menemukan situs web milik perusahaan ketiga, Shoghi, yang mempromosikan layanan identifikasi pengguna Starlink untuk klien pemerintah. SpaceX dan sejumlah distributor resmi yang menjual Starlink kepada lembaga pemerintah AS tidak memberikan tanggapan atas permintaan komentar dari Fast Company.

Rayzone, salah satu perusahaan yang disebut dalam laporan Haaretz, menyatakan bahwa mereka beroperasi di bawah naungan Badan Pengendalian Ekspor Pertahanan Kementerian Pertahanan Israel. Perusahaan tersebut menegaskan bahwa "ekspor produk atau teknologi kami tunduk pada persetujuan pemerintah yang diperlukan, selain prosedur kepatuhan internal yang ketat."

Rayzone juga menyatakan tidak akan berkomentar mengenai laporan media atau kemampuan produknya, serta menambahkan bahwa produk mereka "dirancang untuk membantu lembaga pemerintah dalam menangani aktivitas terorisme dan kriminal."

Berbagai pihak, termasuk kelompok aktivis, penyelundup narkoba, hingga kapal militer, diketahui menggunakan layanan internet satelit seperti Starlink. Alasan pemerintah membeli data identifikasi pengguna Starlink dari perusahaan-perusahaan tersebut pun beragam. Meskipun identifikasi terminal satelit bukan hal baru, keberadaan alat-alat ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut mampu menemukan dan mengatalogkannya dalam skala besar.

Di sisi lain, keberadaan alat-alat tersebut juga memunculkan pertanyaan apakah lembaga pemerintah telah melindungi diri mereka dengan cukup baik, mengingat mereka juga menggunakan Starlink. Seorang juru bicara Komando Sistem Luar Angkasa Angkatan Antariksa AS menyatakan, "Komando Sistem Luar Angkasa Angkatan Antariksa AS sangat serius dalam menjaga keamanan siber jaringan komunikasi dan data satelit kami."

"Meskipun kami tidak membahas langkah-langkah keamanan operasional tertentu, penilaian ancaman, atau potensi kerentanan akibat OPSEC (keamanan operasional), kami terus memantau semua sistem komersial terintegrasi untuk memastikan mereka memenuhi standar keamanan yang ketat. Kami bekerja sama dengan mitra komersial untuk mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi risiko potensial terhadap jaringan kami," tambahnya.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS juga menyatakan bahwa lembaga tersebut "tidak berkomentar mengenai kerentanan yang diklaim, kemampuan komunikasi tertentu, atau langkah-langkah perlindungan yang terkait dengan sistem yang digunakan oleh personel kami."

Meski begitu, semakin banyak lembaga pemerintah AS, termasuk Departemen Luar Negeri, kini menggunakan Starlink atau Starshield—versi militer dari layanan tersebut yang beroperasi di jaringan Starlink. Alat-alat pelacakan ini, meskipun dirancang untuk tujuan keamanan, tetap menimbulkan pertanyaan tentang potensi penyalahgunaan data dan risiko keamanan yang mungkin timbul.