Setelah putusan kontroversial Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus Louisiana v. Callais bulan lalu yang melemahkan Undang-Undang Hak Suara, Republikans di dua negara bagian Selatan, Georgia dan Carolina Selatan, kini tengah mempersiapkan revisi peta distrik untuk memperkuat posisi politik mereka.
Carolina Selatan: Gubernur McMaster Dorong Sidang Khusus
Gubernur Carolina Selatan, Henry McMaster, berencana memanggil legislatif negara bagian untuk sidang khusus guna membahas redistrik. Laporan dari stasiun televisi lokal WIS-10 menyebutkan bahwa juru bicara gubernur mengumumkan akan ada pengumuman terkait hal tersebut pada hari Kamis, bersamaan dengan berakhirnya sesi legislatif negara bagian.
Senat Carolina Selatan sebelumnya menolak resolusi yang memungkinkan sidang khusus digelar. Akibatnya, satu-satunya jalan untuk memulai sidang adalah melalui perintah eksekutif dari gubernur. Pada Selasa malam, McMaster menulis di platform X (sebelumnya Twitter),
"Majelis Umum masih memiliki dua hari penuh untuk menyelesaikan pekerjaan pentingnya, termasuk mempertimbangkan—sebagaimana diinginkan rakyat—pertanyaan penting mengenai redistrik. Saya mendesak Majelis Umum untuk menyelesaikan tugasnya sesuai dengan Konstitusi AS dan Carolina Selatan, serta demi kepentingan terbaik rakyat."
Georgia: Gubernur Kemp Tetapkan Tanggal Sidang Khusus
Sementara itu, Gubernur Georgia, Brian Kemp, mengumumkan rencana untuk memulai sidang legislatif khusus pada 17 Juni mendatang guna merevisi peta kongres negara bagian. Meskipun Kemp menyatakan tidak akan mengubah peta sebelum pemilu pertengahan November, langkah ini bertujuan untuk mempersiapkan pemilihan gubernur pada November nanti.
Republikans di Georgia berharap revisi peta dapat meningkatkan keunggulan mereka saat ini, yakni 9 kursi berbanding 5 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara itu, Carolina Selatan memiliki satu wakil dari Partai Demokrat, Jim Clyburn, berbanding enam wakil Republikans.
Dampak terhadap Representasi Politik
Jika kedua negara bagian berhasil merevisi peta distrik, mereka akan bergabung dengan Louisiana, Tennessee, Alabama, Mississippi, dan Florida—negara-negara bagian yang telah dikritik karena tindakan mereka yang dianggap melemahkan representasi politik komunitas kulit hitam. Langkah ini menuai kecaman dari kelompok advokasi hak sipil yang menilai revisi peta sebagai upaya sistematis untuk mengurangi suara kelompok minoritas.