Perusahaan Teknologi Berhasil Mendorong Pelemahan Aturan Data Center Bertenaga Gas

Perusahaan Teknologi Berhasil Mendorong Pelemahan Aturan Data Center Bertenaga Gas

Sebuah lembaga pengawas iklim korporat telah mencabut proposal aturan mengenai sertifikat energi bersih setelah tekanan dari perusahaan teknologi besar. Keputusan ini menuai kontroversi karena dianggap melemahkan upaya untuk mendorong penggunaan energi bersih di sektor data center yang dikenal boros energi.

Latar Belakang Pembatalan Aturan

Proposal awal yang diajukan oleh lembaga pengawas bertujuan untuk menetapkan standar yang lebih ketat bagi data center dalam menggunakan sumber energi terbarukan. Namun, menurut laporan yang dirilis oleh The Guardian, perusahaan teknologi seperti Google, Amazon, dan Microsoft diketahui telah melakukan lobi besar-besaran untuk melemahkan aturan tersebut.

Hasilnya, proposal tersebut akhirnya dibatalkan sebelum sempat diberlakukan. Para pengkritik menilai bahwa keputusan ini merupakan kemenangan bagi perusahaan-perusahaan yang enggan beralih dari energi fosil, meskipun sektor data center menyumbang sekitar 1% dari konsumsi listrik global.

Dampak terhadap Upaya Transisi Energi

Para aktivis lingkungan dan ahli iklim menyayangkan pembatalan proposal ini. Mereka berpendapat bahwa data center yang masih menggunakan energi fosil, terutama gas alam, akan semakin sulit untuk beralih ke energi terbarukan tanpa adanya regulasi yang memaksa.

"Tanpa regulasi yang kuat, perusahaan-perusahaan ini akan terus mengandalkan energi fosil demi keuntungan jangka pendek, padahal dampaknya terhadap lingkungan sangat besar," ujar seorang ahli energi dari Greenpeace.

Selain itu, data center juga dikenal sebagai salah satu penyumbang emisi karbon terbesar di sektor teknologi. Menurut data dari International Energy Agency (IEA), konsumsi energi data center diperkirakan akan meningkat sebesar 20% pada tahun 2030 jika tidak ada tindakan yang diambil untuk membatasi penggunaan energi fosil.

Reaksi dari Perusahaan Teknologi

Beberapa perusahaan teknologi yang terlibat dalam lobi pembatalan proposal telah menyatakan komitmen mereka terhadap penggunaan energi bersih. Google, misalnya, mengklaim telah menggunakan 100% energi terbarukan untuk operasional globalnya sejak tahun 2017. Namun, kritik tetap muncul karena sebagian besar kontrak energi terbarukan mereka masih melibatkan pembelian sertifikat energi bersih (REC) daripada investasi langsung pada pembangkit energi terbarukan.

Amazon juga menyatakan bahwa mereka berencana untuk mencapai net-zero carbon pada tahun 2040, tetapi kebijakan ini masih dianggap kurang ambisius oleh banyak pihak. Sementara itu, Microsoft telah mengumumkan investasi besar-besaran dalam proyek energi terbarukan, namun tetap menggunakan campuran energi fosil untuk operasionalnya di beberapa wilayah.

Apa yang Bisa Dilakukan Selanjutnya?

Para pengamat menilai bahwa tanpa adanya tekanan dari pemerintah atau masyarakat, perusahaan teknologi kemungkinan besar akan terus mengandalkan energi fosil. Beberapa solusi yang diajukan antara lain:

• Regulasi yang lebih ketat: Pemerintah perlu menetapkan standar wajib bagi data center untuk menggunakan energi terbarukan, bukan hanya mengandalkan sertifikat energi bersih.
• Transparansi yang lebih besar: Perusahaan teknologi harus lebih terbuka mengenai sumber energi yang mereka gunakan, termasuk data mengenai emisi karbon yang dihasilkan.
• Investasi langsung pada energi terbarukan: Alih-alih hanya membeli sertifikat, perusahaan harus berinvestasi dalam pembangunan pembangkit energi terbarukan sendiri.
• Tekanan dari konsumen: Masyarakat dapat mendorong perubahan dengan memilih layanan dari perusahaan yang lebih ramah lingkungan.

Sementara itu, lembaga pengawas iklim korporat yang semula mengajukan proposal tersebut menyatakan akan terus berupaya untuk mendorong perubahan melalui pendekatan yang lebih inklusif dan kolaboratif dengan perusahaan-perusahaan teknologi.