Seorang prajurit Angkatan Darat Amerika Serikat (AS) ditangkap karena diduga terlibat dalam perdagangan orang dalam setelah memasang taruhan di Polymarket mengenai waktu penangkapan Presiden Venezuela, Nicolás Maduro. Prajurit bernama Gannon Ken Van Dyke diduga memperoleh keuntungan hampir $410.000 dari taruhan tersebut.

Departemen Kehakiman AS mengumumkan bahwa Van Dyke dihadapkan pada tuduhan penggunaan tidak sah informasi pemerintah yang dirahasiakan untuk keuntungan pribadi, pencurian informasi pemerintah yang tidak dipublikasikan, penipuan komoditas, penipuan kawat, serta melakukan transaksi keuangan ilegal. Tuduhan ini disampaikan melalui dakwaan yang diajukan kemarin.

"Seperti yang disebutkan dalam dakwaan, Van Dyke terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi militer AS untuk menangkap Nicolás Maduro, yang disebut 'Operasi Absolute Resolve'. Ia memanfaatkan aksesnya terhadap informasi rahasia terkait operasi tersebut untuk keuntungan pribadi," demikian pernyataan Departemen Kehakiman AS.

Operasi penangkapan Maduro, yang direncanakan oleh pemerintah AS, melibatkan penggunaan informasi sensitif yang hanya boleh diakses oleh pihak berwenang. Van Dyke, yang memiliki akses terhadap data tersebut, diduga menyalahgunakannya untuk memasang taruhan di Polymarket, platform prediksi pasar yang memungkinkan pengguna bertaruh pada peristiwa masa depan.

Menurut dakwaan, Van Dyke menggunakan informasi rahasia untuk memprediksi waktu yang tepat bagi militer AS untuk menangkap Maduro. Taruhan yang ditempatkan kemudian menghasilkan keuntungan besar bagi dirinya, sebelum akhirnya aparat penegak hukum mengungkap kasus ini.

Polymarket, sebagai platform yang memungkinkan perdagangan prediksi, telah menjadi sorotan dalam beberapa kasus serupa. Platform ini memungkinkan pengguna untuk bertaruh pada berbagai peristiwa, mulai dari politik hingga olahraga, dengan menggunakan mata uang kripto atau uang tunai. Namun, penggunaan informasi rahasia untuk keuntungan pribadi dalam platform semacam ini dianggap sebagai pelanggaran serius.

Kasus ini menyoroti pentingnya menjaga kerahasiaan informasi pemerintah, terutama yang berkaitan dengan operasi militer. Departemen Kehakiman AS menekankan bahwa penyalahgunaan informasi semacam ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga dapat membahayakan keamanan nasional.