Purdue Pharma, Pembuat OxyContin, Dibubarkan setelah vonis pidana disetujui hakim

NEWARK, N.J. — Perusahaan farmasi Purdue Pharma, produsen obat nyeri OxyContin, akan resmi dibubarkan dan digantikan oleh entitas baru yang berorientasi pada kepentingan publik pada akhir pekan ini. Keputusan ini mengikuti penyelesaian hukum besar-besaran yang melibatkan ribuan gugatan terhadap perusahaan tersebut.

Pada Selasa, Hakim Federal Madeline Cox Arleo menjatuhkan vonis pidana kepada Purdue Pharma untuk menyelesaikan investigasi Departemen Kehakiman AS. Vonis ini menjadi langkah terakhir yang diperlukan sebelum penyelesaian hukum dapat diberlakukan sepenuhnya.

Dalam sidangnya, Hakim Arleo mendengarkan pernyataan dari korban yang kehilangan orang terkasih atau mengalami kecanduan akibat penggunaan OxyContin. Banyak yang meminta hakim untuk menolak vonis yang telah disepakati. Meskipun hakim tidak memenuhi permintaan tersebut, ia menyampaikan rasa simpati terhadap mereka yang menderita akibat epidemi opioid yang telah merenggut lebih dari 900.000 nyawa di AS sejak tahun 1999.

Penyelesaian hukum dan dampaknya

Vonis pidana yang disetujui hakim ini merupakan bagian dari kesepakatan besar yang mencakup pembubaran Purdue Pharma dan pembentukan perusahaan baru bernama Knoa Pharma. Perusahaan baru ini akan berfokus pada pengembangan obat-obatan yang aman dan berkelanjutan, serta mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan opioid.

Kesepakatan ini juga mencakup pembayaran denda sebesar $8,3 miliar kepada pemerintah federal dan negara bagian, serta dana senilai $6 miliar untuk kompensasi korban dan upaya pemulihan masyarakat. Dana tersebut akan dikelola secara transparan untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Reaksi dari korban dan ahli

Banyak korban dan keluarga korban yang menyambut baik keputusan ini. Mereka berharap bahwa pembubaran Purdue Pharma dapat menjadi langkah awal untuk mengakhiri krisis opioid yang telah melanda negeri ini selama lebih dari dua dekade.

Menurut pakar kesehatan masyarakat, keputusan ini juga menjadi preseden penting dalam penanganan krisis opioid di masa depan. "Ini adalah langkah yang sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan yang bertanggung jawab atas krisis ini tidak lagi beroperasi dengan cara yang merugikan masyarakat," kata Dr. Sarah Johnson, seorang ahli epidemiologi dari Universitas Harvard.