Trump Tuduh 'Genosida Kulit Putih' di Afrika Selatan, Tapi Data Tunjukkan Lain

Pada Mei 2025, Presiden Donald Trump menuduh Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa melakukan genosida terhadap petani kulit putih di negaranya. Tuduhan ini disampaikan saat pertemuan di Oval Office dengan menunjukkan artikel dari American Thinker yang menyebutkan kekerasan negara terhadap warga kulit putih.

Namun, klaim Trump terbukti tidak berdasar setelah pengadilan di Afrika Selatan menjatuhkan hukuman kepada Julius Malema, tokoh sayap kiri dan nasionalis kulit hitam, karena tindakan ilegal dan ujaran kebencian. Malema terbukti menembakkan senjata ilegal di udara saat rapat umum pada 2018 dan dijatuhi hukuman lima tahun penjara. Ia tetap bebas karena banding, tetapi hukuman ini dapat melarangnya menduduki jabatan publik selama lima tahun jika bandingnya gagal.

Pengadilan juga menemukan Malema bersalah atas ujaran kebencian pada Agustus 2025 karena pernyataannya di rapat umum 2022:

"Tidak ada pria kulit putih yang akan memukuliku. Kamu tidak boleh takut untuk membunuh. Revolusi menuntut pada titik tertentu harus ada pembunuhan."

Malema dikenal karena memanfaatkan ketegangan rasial untuk membangun partai Economic Freedom Fighters (EFF). Ia pernah memimpin massa menyanyikan lagu anti-apartheid berjudul "Kill the Boer" dalam video yang ditunjukkan Trump. Padahal, pemerintah Afrika Selatan telah berulang kali menjelaskan bahwa Malema berada di luar arus utama politik negara tersebut.

Setelah pemilu 2024, partai penguasa African National Congress (ANC) gagal meraih mayoritas dan justru membentuk aliansi dengan partai kanan tengah Democratic Alliance yang mayoritas warga kulit putih, bukannya dengan partai Malema. Langkah ini menunjukkan bahwa ANC tidak menganggap Malema sebagai mitra politik yang layak.

Meskipun Malema mungkin tidak menjalani hukuman penjara karena banding, konviksinya telah melemahkan posisinya. Jika bandingnya ditolak, ia dilarang menduduki jabatan publik selama lima tahun. Ironisnya, Amerika Serikat tidak memiliki undang-undang serupa untuk menghukum politisi yang melakukan ujaran kebencian atau tindakan ilegal.