Ujian Ekspansi Kursi Mahkamah Agung: Demokrat Siapkan Strategi Balas Dendam

WASHINGTON, D.C. — Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) pekan lalu yang membatalkan Bagian 2 Undang-Undang Hak Suara tidak mengejutkan para pemimpin Demokrat. Banyak dari mereka sudah lama melihat Mahkamah yang dipimpin oleh Ketua John Roberts sebagai lembaga yang semakin partisan.

Namun, putusan tersebut tetap menimbulkan kegemparan di kalangan Demokrat. Mereka menyadari bahwa generasi pemimpin kulit hitam di wilayah Selatan AS—tempat mayoritas warga kulit hitam negara itu tinggal—berisiko tergusur dari jabatan publik.

Reaksi pertama adalah keterkejutan. Reaksi kedua adalah keinginan untuk membalas.

Para pemimpin partai kini tengah merancang strategi untuk menanggapi redistrik yang diprediksi akan dilakukan Partai Republik di Tennessee, Alabama, Carolina Selatan, dan Louisiana. Hakeem Jeffries, Ketua Minoritas DPR AS, menyebut New York, Illinois, Maryland, dan Colorado sebagai wilayah yang dapat didistrik ulang Demokrat menjelang pemilu 2028. Pejabat Demokrat lainnya menyebutkan pembahasan redistrik juga tengah dibahas di Washington, Oregon, Minnesota, dan New Jersey.

“Banyak negara bagian Demokrat yang perlu bertindak untuk menyeimbangkan langkah Republik. Ini adalah kenyataan matematis sederhana,” kata John Bisognano, Presiden Komite Redistrik Nasional Demokrat. “Akan terjadi redistrik besar-besaran di seluruh negeri.”

Redistrik hanyalah salah satu dampak dari putusan Callais terhadap lanskap politik AS dan strategi Demokrat. Para operator politik dan legislator yang diwawancarai minggu ini menyebutkan kemungkinan besar akan terjadi perubahan signifikan dalam peta politik nasional.