Andrew Cuomo Kritik Demokrat AS: Partai Terjebak dalam Perang Sipil Internal Usai Kemenangan Trump

Andrew Cuomo, mantan gubernur New York, kembali mengkritik kondisi Partai Demokrat Amerika Serikat (AS) dalam wawancara terbarunya. Ia menyebut partai tersebut tengah mengalami "perang sipil" internal akibat perpecahan yang semakin memanas di kalangan kiri.

Cuomo menyampaikan pandangannya dalam acara podcast "We’ll Do It Live!" yang dipandu Bill O’Reilly pada Kamis (12/6). Ia menegaskan bahwa Demokrat telah kehilangan arah sejak Donald Trump memenangkan pemilihan presiden untuk kedua kalinya.

"Apa yang terjadi pada Demokrat adalah mereka kalah dari Donald Trump, lalu mereka sendiri menjadi hilang," ujar Cuomo sembari merefleksikan kekalahannya dalam pemilihan walikota New York City musim gugur lalu melawan Zohran Mamdani.

"Ini adalah partai yang tengah bertransisi. Ini adalah partai dengan perang sipil yang sedang memanas," tambahnya.

Cuomo melanjutkan, Partai Demokrat saat ini tengah mencari identitas baru. Menurutnya, sayap kiri ekstrem yang semakin vokal dan agresif telah membuat para moderat merasa terintimidasi.

"Mereka memiliki banyak uang untuk mendukung gerakan ini. Itulah yang membuat moderat Demokrat tak berdaya," katanya.

Lebih lanjut, Cuomo berspekulasi bahwa generasi Z tertarik dengan politik yang diusung oleh Mamdani, Rep. Alexandria Ocasio-Cortez, dan Sen. Bernie Sanders sebagai respons terhadap tingginya biaya hidup di era Trump.

"Mereka muda dan mudah terbujuk. 'Kamu akan membekukan sewa? Bagus. Bus gratis? Bagus. Toko kelontong gratis? Bagus. Pajak orang kaya? Ya, sialan orang kaya.' ... Semuanya terdengar bagus. Mereka memilih dalam jumlah besar dan sangat terorganisir," jelas Cuomo.

Kekalahan Cuomo dalam pemilihan walikota New York City pada November lalu terjadi empat tahun setelah ia mundur dari jabatan gubernur pada 2021 akibat tuduhan pelecehan seksual yang ia bantah. Dalam pidato pengakuannya, Cuomo sempat memperingatkan, "Hampir separuh warga New York tidak memilih untuk mendukung agenda pemerintahan yang membuat janji-janji yang diketahui tidak dapat ditepati."