Mahkamah Agung Tolak Kasus Foote, Setelah Putusan Mirabelli tentang Anak Transgender

Mahkamah Agung Tolak Kasus Foote Tanpa Penjelasan

Pada tanggal 2 Maret 2026, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan kasus Mirabelli v. Bonta, yang melarang kebijakan California yang memungkinkan transisi gender anak-anak tanpa persetujuan orang tua. Putusan ini dinilai konsisten dengan preseden hukum sebelumnya, seperti Pierce v. Society of Sisters dan Meyer v. Nebraska.

Kritik Hakim Kagan terhadap Prosedur Darurat

Hakim Elena Kagan menyampaikan kritik terhadap penggunaan emergency docket dalam kasus ini. Ia menyatakan bahwa Mahkamah seharusnya memutuskan kasus ini melalui prosedur reguler, bukan prosedur darurat yang dianggap tidak memadai untuk pertimbangan mendalam.

Kagan menunjuk pada kasus Foote v. Ludlow School Committee, yang telah menunggu putusan sejak November 2025. Ia menulis dalam pendapatnya:

Masih ada yang lebih buruk: Mahkamah memutuskan isu-isu penting melalui prosedur darurat, padahal selama berbulan-bulan telah memiliki pilihan untuk melakukannya melalui prosedur reguler. Sejak November tahun lalu, petisi untuk certiorari telah menunggu dalam kasus yang hampir identik dengan kasus ini.

Kesamaan Kasus Foote dan Mirabelli

Kasus Foote v. Ludlow School Committee melibatkan kebijakan sekolah yang mengharuskan staf menggunakan nama dan kata ganti pilihan siswa transgender, serta melarang pengungkapan identitas gender siswa kepada orang tua. Orang tua menuntut kebijakan ini sebagai pelanggaran hak proses hukum substantif.

Kagan menyarankan agar Mahkamah memberikan pertimbangan lebih mendalam dengan memutuskan kasus Foote atau kasus serupa lainnya melalui prosedur reguler. Ia juga menyebutkan bahwa terdapat hampir 40 kasus serupa yang sedang dalam proses hukum di berbagai tingkat pengadilan.

Foote Ditolak Tanpa Alasan Tertulis

Meskipun Kagan menyoroti kasus Foote, Mahkamah akhirnya menolak petisi Foote tanpa alasan tertulis dan tanpa dissenting opinion. Penolakan ini terjadi setelah lima kali penundaan pasca-putusan Mirabelli.

Keputusan ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi Mahkamah dalam menangani kasus serupa. Para pengamat hukum sebelumnya menduga Mahkamah mungkin akan menerapkan GVR (Grant, Vacate, Remand) terhadap Foote berdasarkan putusan Mirabelli, namun hal itu tidak terjadi.

Implikasi terhadap Kebijakan Sekolah tentang Transgender

Putusan Mirabelli dan penolakan Foote menunjukkan bahwa Mahkamah Agung belum memiliki konsensus mengenai kebijakan sekolah yang berkaitan dengan siswa transgender. Kasus-kasus serupa masih menunggu kejelasan hukum lebih lanjut, sementara sekolah-sekolah di berbagai negara bagian terus menerapkan kebijakan yang berbeda-beda.

Para ahli hukum memperkirakan bahwa Mahkamah Agung mungkin akan menangani lebih banyak kasus serupa di masa depan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih jelas.