Partai Republik Segera Ubah Peta Distrik setelah Putusan Mahkamah Agung tentang UU Hak Suara

Mahkamah Agung Batalkan UU Hak Suara, Partai Republik Segera Bertindak

Beberapa negara bagian yang dipimpin Partai Republik di wilayah Selatan Amerika Serikat segera mengambil langkah untuk mengubah peta distrik kongres mereka. Tujuannya adalah untuk mengurangi pengaruh pemilih kulit hitam setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan ketentuan penting dalam Voting Rights Act melalui putusan Louisiana v. Callais pada Rabu (15/5).

Mahkamah Agung memutuskan dengan suara 6–3 untuk membatalkan peta distrik kongres Louisiana yang saat ini berlaku. Putusan ini juga menghapus satu-satunya distrik kongres yang didominasi oleh Partai Demokrat dan mayoritas penduduknya berkulit hitam. Hanya dalam waktu satu hari setelah putusan dikeluarkan, Gubernur Louisiana Jeff Landry dan Jaksa Agung Liz Murrill mengumumkan penundaan pemilu primer yang semula dijadwalkan pada 16 Mei. Mereka menyatakan akan menyusun ulang peta distrik kongres sebelum pemilu berlangsung.

"Negara bagian saat ini dilarang melaksanakan pemilu kongres dengan peta distrik yang berlaku saat ini," kata Landry dan Murrill dalam pernyataan bersama mereka. "Kami sedang bekerja sama dengan Legislatif dan Kantor Sekretaris Negara untuk menemukan solusi terbaik."

Florida dan Mississippi Segera Ubah Peta Distrik

Tak lama setelah putusan dikeluarkan, Gubernur Florida Ron DeSantis berhasil mendorong perubahan peta distrik kongres negara bagiannya. Perubahan ini diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi Partai Republik dengan menambah empat kursi di Kongres. Sementara itu, Gubernur Mississippi Tate Reeves mengumumkan akan memanggil legislatif negara bagian untuk sidang khusus mengenai redistrik kongres. Ia menyambut baik putusan tersebut dalam unggahan di platform X (sebelumnya Twitter), sembari menyindir isu hak reproduksi.

"Pertama Dobbs, sekarang Callais. Hanya Mississippi dan Louisiana yang menyelamatkan negara ini!" tulis Reeves.

Alabama dan Tennessee Ikut Menindaklanjuti Putusan

Jaksa Agung Alabama Steve Marshall menyatakan bahwa negaranya akan segera menerapkan putusan tersebut dalam upaya redistrik kongres. Langkah ini berpotensi menargetkan dua distrik kongres yang didominasi Partai Demokrat dan mayoritas penduduknya berkulit hitam. Sementara itu, Senator Tennessee Marsha Blackburn, yang tengah mencalonkan diri sebagai gubernur, mengunggah peta kongres negara bagiannya yang seluruhnya berwarna merah. Peta tersebut menghapus satu-satunya distrik kongres yang dimenangkan oleh Partai Demokrat dan mayoritas penduduknya berkulit hitam.

"Saya mendesak legislatif negara bagian untuk bersidang kembali dan mendistrik ulang satu kursi lagi untuk Partai Republik di Memphis," tulis Blackburn di X. "Hal ini penting untuk mengokohkan agenda @realDonaldTrump dan masa keemasan Amerika."

South Carolina Siap Redistrik Meski Berpotensi Gugatan

Di South Carolina, legislator Partai Republik secara terbuka membahas kemungkinan mengubah peta distrik kongres mereka menyusul putusan Mahkamah Agung. Anggota legislatif Partai Republik Jordan Pace menyatakan dukungannya terhadap putusan tersebut dalam wawancara dengan stasiun televisi lokal WLTX.

"Saya senang dengan putusan ini. Saya telah lama berpendapat bahwa kita harus memperlakukan semua orang secara setara, bukan berdasarkan warna kulit atau kandungan melanin," ujar Pace. "Orang tidak memilih berdasarkan warna kulit mereka, itulah posisi saya."

Meskipun peta distrik yang baru disusun dengan tergesa-gesa berpotensi menghadapi tantangan hukum, Mahkamah Agung telah menetapkan preseden baru dengan membatalkan UU Hak Suara yang telah berlaku selama 60 tahun. Dengan pemilu tengah tahun hanya enam bulan lagi, pengadilan juga cenderung enggan untuk memutuskan perkara hukum pemilu. Jika peta distrik baru sudah diterapkan pada November mendatang, Partai Republik berpeluang mempertahankan kendali atas Dewan Perwakilan Rakyat AS.