Senat Louisiana menyetujui peta distrik kongres yang menghapus satu dari dua distrik mayoritas warga kulit hitam di negara bagian tersebut. Keputusan ini diambil dalam sidang dini hari pada Rabu (22/5) setelah proses perdebatan panjang yang berlangsung hampir 10 jam.
Persaingan Politik
Peta distrik yang disetujui mempertemukan dua anggota DPR AS, yaitu Troy Carter dan Cleo Fields, dalam satu distrik yang sama. Saat ini, keduanya mewakili distrik yang berbeda. Peta ini juga akan membentuk lima distrik mayoritas putih dan satu distrik mayoritas warga kulit hitam yang membentang dari New Orleans hingga Baton Rouge.
Senat Louisiana dijadwalkan akan melakukan voting final pada Kamis (23/5). Jika disetujui, peta tersebut akan diteruskan ke komite DPR negara bagian pekan depan. Para legislator bergegas menyelesaikan pembahasan sebelum masa sidang berakhir pada 1 Juni.
Proses Pembahasan yang Panjang
Anggota komite Senat Louisiana semalaman mendengarkan kesaksian dari warga mengenai dua usulan peta distrik. Salah satu usulan berasal dari Senator Jay Morris (Partai Republik, West Monroe), yang mendasarkan peta barunya pada peta tahun 2022. Usulan ini disetujui dengan suara 4-3.
Sementara itu, usulan dari Senator Ed Price (Partai Demokrat, Gonzales) yang mengusulkan empat distrik mayoritas putih dan dua distrik "kesempatan" bagi warga kulit hitam untuk memilih kandidat pilihan mereka, gagal mendapatkan dukungan cukup untuk maju.
Latar Belakang dan Kontroversi
Gubernur Louisiana, Jeff Landry, menyatakan bahwa peta distrik baru diperlukan sebelum pemilihan kongres dapat dilanjutkan. Ia sempat menangguhkan pemilihan tersebut pada 30 April setelah keputusan Mahkamah Agung AS dalam kasus Callais.
Di balik layar, Senator Sam Jenkins (Partai Demokrat, Shreveport) mengungkapkan bahwa para legislator sepakat untuk tidak memajukan peta yang menghapus seluruh distrik mayoritas warga kulit hitam. Keputusan ini diambil untuk menghindari konflik lebih lanjut.
Peta distrik yang disetujui kini menuai kritik dari masyarakat, terutama kelompok advokasi hak-hak sipil yang menilai langkah ini sebagai upaya untuk mengurangi representasi politik warga kulit hitam di tingkat federal.