Komite Etik DPR AS Kekurangan SDM Hadapi Lonjakan Kasus Pelanggaran

Komite Etik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat tengah menghadapi salah satu periode tersibuk dalam beberapa tahun terakhir. Lonjakan pengaduan pelanggaran etik oleh anggota parlemen memaksa komite ini bekerja ekstra keras.

Ketua Komite Etik, Michael Guest (R-Miss.), mengungkapkan kebutuhan mendesak akan sumber daya tambahan untuk mempercepat proses investigasi. "Kami perlu berbicara dengan pimpinan partai Demokrat dan Republik untuk menggabungkan Kantor Perilaku Kongres di bawah payung Komite Etik. Ini akan memberi kami akses terhadap staf mereka," kata Guest kepada Axios akhir bulan lalu.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul pengunduran diri dua anggota DPR, Rep. Tony Gonzales (R-Texas) dan Rep. Eric Swalwell (D-Calif.), akibat tuduhan pelanggaran seksual. Swalwell membantah tuduhan tersebut, sementara Gonzales mengakui perselingkuhan dengan seorang staf yang kemudian meninggal karena bunuh diri.

Selain itu, Rep. Chuck Edwards (R-N.C.) dan Rep. Cory Mills (R-Fla.) juga tengah diselidiki oleh Komite Etik atas tuduhan pelecehan seksual dan pelanggaran etik. Keduanya membantah tuduhan tersebut.

Tekanan untuk Reformasi Sistem

Pimpinan DPR, Mike Johnson (R-La.), mengakui tantangan yang dihadapi komite. "Komite Etik saat ini sangat sibuk. Ketua komite tengah menghadapi tantangan besar," ujar Johnson dalam wawancara dengan Axios Jumat lalu. Ia menegaskan bahwa komite akan diberikan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan tugasnya.

Tekanan juga datang dari Minority Leader Hakeem Jeffries (D-N.Y.), yang sepakat dengan Johnson untuk mereformasi sistem penanganan pelanggaran etik. Keduanya mengumumkan kerja sama bipartisan untuk mempercepat proses investigasi dan meningkatkan akuntabilitas.

Rep. Kat Cammack (R-Fla.) dan Rep. Teresa Leger Fernández (D-N.M.), ketua kelompok perempuan dari masing-masing partai, ditunjuk untuk memimpin upaya reformasi ini. "Kami semua sepakat bahwa Komite Etik bergerak terlalu lambat. Ketua Guest benar, mereka kekurangan sumber daya yang membatasi kemampuan mereka untuk bergerak cepat," kata Cammack.

Tim reformasi ini akan mengadakan pertemuan perdana pekan depan untuk membahas langkah-langkah konkret. Cammack berharap reformasi dapat diselesaikan sebelum pemilu pertengahan masa jabatan pada November mendatang.

Dukungan untuk Peningkatan Sumber Daya

Partai Demokrat juga menunjukkan komitmen untuk memperkuat Komite Etik. Rep. Pete Aguilar (D-Calif.), ketua kelompok Demokrat di DPR, menyatakan bahwa Jeffries akan memastikan komite mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan. "Jeffries akan bertanya kepada anggota komite, baik Demokrat maupun Republik, apa yang mereka butuhkan untuk menjalankan tugas dan akan berusaha memenuhi kebutuhan tersebut," ujar Aguilar.

Rep. Adriano Espaillat (D-N.Y.), anggota subkomite Appropriations yang mengelola anggaran lembaga legislatif, juga menyatakan dukungannya. "Saya akan memberikan mereka lebih banyak sumber daya," katanya.

Frustrasi terhadap Proses yang Lambat

Frustrasi terhadap Komite Etik semakin meningkat. Investigasi yang dilakukan komite sering kali memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, sebelum menghasilkan laporan resmi atau rekomendasi disipliner. Sejak 2017, Komite Etik telah menyelidiki 20 kasus pelecehan seksual, namun banyak anggota yang mengundurkan diri sebelum komite mengumumkan temuan mereka.

Meskipun demikian, komite tetap berkomitmen untuk menjalankan tugasnya dengan transparan dan adil. "Kami akan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk memastikan Komite Etik menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya," tegas Johnson.