Demokrat AS Loloskan RUU Bantuan Ukraina dengan Dukungan Partai Republik

WASHINGTON — Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) pada Rabu (22/5) berhasil mengumpulkan tanda tangan yang cukup untuk melewati otoritas Ketua Mike Johnson (R-La.) dan memaksa pemungutan suara atas paket sanksi terhadap Rusia serta bantuan miliaran dolar untuk Ukraina.

Ini merupakan penggunaan petisi discharge kedelapan dalam tiga tahun terakhir, yang melibatkan kombinasi Demokrat dan Republik untuk mengelak dari kepemimpinan Partai Republik di Kongres. Dalam Kongres ke-119 saat ini, petisi serupa telah digunakan untuk memaksa pemungutan suara atas enam rancangan undang-undang, mulai dari prosedur pemungutan suara melalui perwakilan hingga pembebasan dokumen Epstein dan perpanjangan kredit pajak Undang-Undang Perawatan Terjangkau.

Kini, Dewan akan memberikan suara untuk mendukung Ukraina dalam perang melawan Rusia, meski kemungkinan baru akan dilaksanakan setelah Hari Peringatan (Memorial Day).

Mendapat Dukungan dari Partai Republik

Petisi discharge untuk Ukraina, yang diperkenalkan oleh anggota peringkat Komite Urusan Luar Negeri DPR Greg Meeks (D-N.Y.), mencapai 218 tanda tangan pada Rabu setelah Rep. Kevin Kiley (I-Calif.) turut menandatanganinya. Petisi ini didukung oleh seluruh 215 anggota Demokrat di DPR serta dua anggota Partai Republik, yaitu Rep. Brian Fitzpatrick (R-Pa.) dan Rep. Don Bacon (R-Neb.), yang dikenal sebagai pendukung kuat Ukraina.

"Kemajuan terbaru Ukraina menciptakan peluang untuk perdamaian, tetapi runtuhnya gencatan senjata menunjukkan bahwa tekanan diperlukan agar diplomasi berhasil," ujar Kiley dalam pernyataannya.

Rincian Bantuan dan Sanksi

Rancangan undang-undang ini mengusulkan alokasi $1,3 miliar untuk bantuan militer dan dukungan lainnya kepada Ukraina, serta hingga $8 miliar dalam bentuk pinjaman. Selain itu, RUU ini juga mencakup penerapan sanksi baru terhadap Rusia.

Meskipun RUU ini berpeluang untuk disetujui di DPR, langkah selanjutnya menghadapi tantangan besar. RUU ini diperkirakan akan menghadapi perlawanan dari Senat yang dikuasai Partai Republik serta Gedung Putih, sehingga kecil kemungkinannya untuk menjadi undang-undang.