Trump dan Ambisi Kontrol atas Media melalui FCC

Presiden Donald Trump, dalam masa jabatan keduanya, menuntut birokrasi pemerintah yang sepenuhnya loyal untuk melindungi kepentingan politiknya. Tak ada sosok yang lebih mewakili penyalahgunaan lembaga pemerintah sebagai alat politik selain Brendan Carr, Ketua Komisi Komunikasi Federal (FCC).

Dibentuk oleh Kongres pada 1934 untuk mengawasi lisensi radio dan telekomunikasi, FCC kini telah berubah menjadi senjata politik yang digunakan untuk membungkam suara media yang dianggap tidak ramah terhadap pemerintahan. Carr, yang dipuji Trump sebagai "luar biasa", "seorang patriot", dan "pria yang sangat tangguh", telah menjadikan FCC sebagai instrumen untuk menekan perusahaan-perusahaan besar demi keuntungan politik.

Tekanan terhadap Perusahaan Media dan Konten Berita

Rekam jejak Carr dalam memanipulasi kebijakan demi kepentingan pribadi sangat mencengangkan. Berikut beberapa tindakannya yang kontroversial:

  • Verizon dan T-Mobile membatalkan program Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) sebagai syarat untuk mendapatkan persetujuan merger dari FCC yang dipimpin Carr.
  • Paramount, induk perusahaan CBS, membentuk posisi ombudsman di jaringan untuk memastikan "keberagaman sudut pandang" sebagai syarat merger dengan Skydance. Langkah ini memungkinkan Carr memengaruhi konten berita.
  • Carr juga menekan Paramount untuk membayar Trump dalam kasus tuntutan atas episode 60 Minutes yang tidak disukai Trump. Stephen Colbert menyebutnya sebagai "suap besar", yang kemudian menyebabkan pembatalan acara Late Show miliknya.
  • Setelah komedian Jimmy Kimmel membuat lelucon yang tidak disukai Trump, Carr mengancam Disney—induk ABC—akan menghadapi tindakan FCC jika tidak memberhentikan Kimmel. "Kita bisa melakukannya dengan cara mudah atau sulit," ancam Carr. Ancaman ini merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan pemerintah untuk menghukum individu atas pendapat mereka.

Carr, yang beberapa tahun lalu pernah mengecam sensor terhadap komedian malam hari karena dianggap ancaman serius terhadap kebebasan, justru memulai peninjauan ulang terhadap lisensi siaran ABC sehari setelah Trump menyerukan agar Disney memberhentikan Kimmel. Setelah bulan-bulan intimidasi, Disney terpaksa mempertahankan afiliasinya.

Ancaman terhadap Lembaga Independen di Amerika

FCC selama ini dianggap sebagai lembaga independen yang diawasi oleh dewan komisaris bipartisan dengan masa jabatan tetap. Komisaris hanya dapat diberhentikan oleh presiden dengan alasan tertentu—sebuah desain Kongres untuk melindungi lembaga dari tekanan politik. Namun, Carr menjadi bukti nyata risiko tersebut.

Ketika Trump menunjuknya sebagai ketua FCC, ia menyebut Carr sebagai "pejuang kebebasan berbicara". Yang didapat justru sebaliknya: Carr menjadi musuh bagi pers bebas, namun pejuang bagi Trump.

Meski demikian, Mahkamah Agung AS yang didominasi oleh hakim-hakim yang ditunjuk Partai Republik kini siap menyatakan bahwa beberapa lembaga independen tidak konstitusional. Pada awal masa jabatan Trump, mayoritas hakim yang ditunjuk GOP menggunakan emergency docket untuk memberhentikan komisaris Demokrat di berbagai lembaga, termasuk National Labor Relations Board, Federal Trade Commission, Merit Systems Protection Board, dan Consumer Product Safety Commission.

Keputusan-keputusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung mungkin akan membuka jalan bagi lebih banyak intervensi politik terhadap lembaga independen di masa depan. Jika hal ini terjadi, dampaknya terhadap demokrasi dan kebebasan pers di Amerika Serikat bisa sangat besar.

"Tak terbayangkan sebelumnya betapa terang-terangnya penyalahgunaan kekuasaan pemerintah ini: menghukum individu atas pendapat mereka. Carr, yang dulu mengecam sensor terhadap komedian malam hari, kini justru menjadi alat untuk menekan kebebasan berekspresi."