Trump Desak Negara Bagian Ubah Peta Pemilu untuk Keuntungan Partai Republik

Donald Trump kembali melontarkan pernyataan kontroversial terkait pemilu Amerika Serikat. Pada Minggu malam, ia menulis di platform Truth Social bahwa negara bagian harus memanipulasi proses pemilu untuk menguntungkan Partai Republik, bahkan jika itu berarti pemilih harus mencoblos lebih dari sekali.

Dalam unggahan tersebut, Trump menulis:

"Kita tidak boleh membiarkan ada pemilu yang dilaksanakan secara tidak konstitusional hanya karena alasan 'kenyamanan' bagi legislatif negara bagian. Jika mereka harus memilih dua kali, biarlah. Kita harus menuntut legislatif negara bagian melakukan apa yang diperintahkan Mahkamah Agung. Itu lebih penting daripada kenyamanan administratif. Dampaknya, Partai Republik akan mendapatkan lebih dari 20 kursi DPR dalam pemilu tengah tahun mendatang! Presiden DONALD J. TRUMP."

Trump tidak lagi mengulangi klaim palsu tentang kecurangan pemilu massal. Ia secara terbuka menyatakan tujuan utamanya adalah menambah kursi kongres bagi Partai Republik. Ia berharap peta pemilu yang baru akan meminimalisir atau bahkan mencegah kekalahan Partai Republik dalam pemilu tengah tahun November nanti.

Pernyataan Trump ini muncul setelah Mahkamah Agung AS minggu lalu secara efektif membatalkan Undang-Undang Hak Suara, yang selama puluhan tahun melindungi hak pemilih minoritas. Keputusan tersebut memberi negara bagian yang dipimpin Partai Republik kebebasan untuk menggambar ulang peta pemilu dan mendisinfranisasi pemilih kulit hitam serta kelompok minoritas lainnya.

Beberapa negara bagian seperti Louisiana, South Carolina, Florida, Tennessee, Mississippi, dan Alabama telah memulai atau bersiap untuk menggambar ulang peta kongres mereka. Langkah ini menuai protes keras dari kalangan Demokrat, yang kini berupaya menggugat peta baru tersebut. Selain itu, pemerintahan Trump juga berusaha memperoleh akses terhadap daftar pemilih di negara bagian yang didominasi Demokrat.

Pemilu tengah tahun tinggal enam bulan lagi, atau bahkan lebih cepat dengan adanya pemungutan suara dini. Partai Republik, di bawah kepemimpinan Trump, terlihat berupaya keras untuk memanipulasi hasil pemilu demi keuntungan mereka, alih-alih memperbaiki kebijakan yang tidak populer.