Trump Dorong Redistricting Agresif Pasca Putusan Mahkamah Agung

WASHINGTON, DC — Presiden Donald Trump mendorong Partai Republik untuk melakukan redistrik kongres secara agresif di beberapa negara bagian, menyusul putusan kontroversial Mahkamah Agung AS yang melemahkan Undang-Undang Hak Suara.

Dalam unggahan media sosialnya, Trump menyebut Gubernur Tennessee akan “bekerja keras untuk memperbaiki” peta kongres negara bagian tersebut guna “menambah satu kursi” bagi Partai Republik di Kongres. Langkah ini merupakan bagian dari strategi lebih luas untuk memaksimalkan keuntungan elektoral menjelang pemilu pertengahan masa jabatan 2026.

Putusan Mahkamah Agung Membuka Peluang Gerrymandering

Pada Rabu (23/4/2025), Mahkamah Agung AS dengan suara 6-3 membatalkan ketentuan dalam Undang-Undang Hak Suara yang melarang gerrymandering rasial. Putusan ini, menurut pakar hukum Ian Millhiser, tidak hanya melemahkan perlindungan pemilih minoritas tetapi juga secara eksplisit mendukung praktik redistrik partisan paling ekstrem.

“Mahkamah Agung telah memberikan lampu hijau bagi skema gerrymandering agresif,” tulis Millhiser. “Politisi Republik, termasuk Trump, kini memanfaatkan celah hukum ini untuk merebut kursi di tingkat nasional.”

Texas Jadi Pemicu Konflik Redistrik Nasional

Inisiatif redistrik agresif ini bermula dari tekanan Trump terhadap Texas tahun lalu. Melalui redistrik pertengahan dekade yang jarang terjadi, Texas berhasil menciptakan lima kursi baru untuk Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat AS. Namun, langkah ini memicu perlawanan nasional dan memicu perang redistrik yang lebih luas.

“Awalnya, redistrik ini tampak berisiko balik melawan Partai Republik,” kata analis politik. “Virginia baru-baru ini menyetujui referendum untuk membuat empat kursi baru bagi Demokrat, memberi keuntungan tipis bagi partai tersebut.”

Negara Bagian Lain Ikut Terlibat

Sejak itu, Florida mengambilalih inisiatif dengan mengesahkan peta baru yang menghasilkan empat kursi tambahan untuk Partai Republik. Sementara itu, Louisiana menunda pemilihan pendahuluan kongresnya untuk merombak peta setelah putusan Callais. Jika Tennessee memenuhi tuntutan Trump, Partai Republik berpotensi menambah satu kursi lagi.

“Dengan begitu, perang redistrik ini semakin intensif,” kata pengamat. “Partai Republik kini memiliki peta jalan untuk mempertahankan dan memperluas mayoritas mereka di Kongres.”

Dampak terhadap Demokrasi dan Pemilu 2026

Para kritikus menilai strategi ini sebagai upaya sistematis untuk memanipulasi sistem pemilu demi keuntungan partisan. Putusan Mahkamah Agung dianggap memperburuk ketidaksetaraan representasi, terutama bagi komunitas minoritas yang selama ini dilindungi oleh Undang-Undang Hak Suara.

“Ini bukan sekadar tentang kursi di Kongres. Ini tentang siapa yang memiliki suara dalam demokrasi kita,” kata pakar pemilu dari Universitas Georgetown.

Sementara itu, Partai Republik membela tindakan mereka sebagai upaya untuk menyesuaikan peta dengan dinamika demografi yang berubah. “Kami hanya memastikan bahwa suara rakyat terwakili dengan adil,” ujar seorang juru bicara Partai Republik.

Para pengamat politik memperkirakan bahwa redistrik agresif ini akan menjadi isu utama dalam kampanye pemilu 2026. Dengan mayoritas tipis di Kongres, setiap kursi tambahan dapat menentukan arah kebijakan nasional selama dua tahun ke depan.