Demokrat Desak Trump Hentikan Rencana Kumpulkan Data Kesehatan PNS

Para legislator dari Partai Demokrat mendesak pemerintahan mantan Presiden Donald Trump untuk segera menghentikan rencana pengumpulan data medis sensitif jutaan pegawai negeri sipil (PNS) federal, pensiunan, serta anggota keluarga mereka.

Badan Kepegawaian Federal (OPM) telah meminta 65 perusahaan asuransi untuk menyerahkan laporan bulanan yang mencakup data klaim medis dan farmasi rinci dari lebih dari 8 juta orang yang terdaftar dalam program asuransi kesehatan federal. Laporan KFF Health News awal bulan ini mengungkapkan rencana tersebut.

Permintaan ini dinilai berpotensi memperluas secara drastis akses OPM terhadap informasi medis pribadi yang dapat diidentifikasi. Langkah tersebut memicu kekhawatiran dari ahli etika, eksekutif perusahaan asuransi, hingga para pegiat privasi data.

Desakan Demokrat kepada OPM

Saat ini, Direktur OPM Scott Kupor menerima dua surat dari kalangan Demokrat di Kongres. Surat pertama berasal dari 16 senator AS, sementara yang kedua dipimpin oleh Rep. Robert Garcia, Ketua Demokrat Komite Oversight DPR.

Dalam suratnya tertanggal 17 April, para anggota DPR Demokrat menyoroti potensi penyalahgunaan data medis oleh pemerintahan Trump. Mereka menulis,

"Pengumpulan data medis pribadi yang luas dan dapat diidentifikasi menimbulkan kekhawatiran bahwa OPM dapat menargetkan pegawai federal tertentu yang mencari layanan kesehatan penting yang tidak disetujui oleh pemerintahan berdasarkan alasan politik."

Meskipun desakan keras dari Demokrat, rencana OPM tampaknya tidak mudah dihentikan. Pasalnya, Partai Republik yang mengendalikan Kongres belum memberikan tanggapan terhadap proposal tersebut. OPM juga belum merespons permintaan komentar terkait surat-surat tersebut.

Kekhawatiran atas Keamanan Data

OPM menyatakan bahwa data tersebut akan digunakan untuk pengawasan dan pengelolaan program asuransi kesehatan federal. Namun, badan tersebut belum memberikan tanggapan tertulis terhadap kekhawatiran yang diajukan publik mengenai rencana ini.

Pemberitahuan resmi OPM yang dikirimkan kepada perusahaan asuransi pada Desember lalu menyatakan bahwa perusahaan asuransi diizinkan secara hukum untuk membagikan "informasi kesehatan terlindungi" kepada OPM. Lebih lanjut, tidak ada instruksi untuk menghapus identitas pribadi, seperti nama atau diagnosis, dari klaim medis.

Data sensitif ini berpotensi digunakan untuk menerapkan kebijakan penghematan biaya, menurut para ahli kebijakan kesehatan yang diwawancarai KFF Health News. Namun, hal ini juga akan memberi pemerintahan Trump akses terhadap gudang informasi pribadi yang sangat luas, terutama mengingat pemerintahan sebelumnya telah memberhentikan atau memecat puluhan ribu PNS.

Ancaman Pelanggaran HIPAA

Dalam suratnya, para senator Demokrat yang dipimpin oleh Adam Schiff (California) dan Mark Warner (Virginia) menekankan bahwa OPM tidak memiliki kapasitas untuk melindungi data sensitif semacam itu. Mereka juga memperingatkan bahwa pemerintahan dapat membagikan data tersebut ke lembaga pemerintah lainnya, seperti yang pernah dilakukan terhadap informasi pribadi jutaan penerima Medicaid.

Para senator juga menegaskan bahwa OPM tidak memiliki dasar hukum untuk mengakses data tersebut. Lebih lanjut, mereka menyatakan bahwa jika perusahaan asuransi membagikan informasi tersebut kepada OPM, hal itu akan

"melanggar prinsip inti dari Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan (HIPAA)."

HIPAA mewajibkan organisasi yang menangani informasi kesehatan teridentifikasi, seperti rumah sakit dan perusahaan asuransi, untuk melindunginya dari pengungkapan tanpa persetujuan pasien. Para senator memperingatkan bahwa proposal OPM ini mengancam hubungan kepercayaan antara pasien dan tenaga medis, terutama terkait pengungkapan sensitif mengenai kesehatan mental, penyakit kronis, atau informasi pribadi lainnya.