Mahkamah Agung AS Hadapi Gelombang Gugatan Miliaran Dolar atas Klaim Kanker Roundup

WASHINGTON — Mahkamah Agung Amerika Serikat terlihat terbelah dalam sidang Senin (13/5) mengenai apakah akan memblokir ribuan gugatan yang menuding produsen herbisida Roundup gagal memberikan peringatan akan risiko kanker. Gugatan ini melibatkan vonis multimiliar dolar terhadap Bayer, perusahaan agrokimia global yang juga pemilik Monsanto, produsen Roundup.

Sidang ini menjadi sorotan setelah gelombang gugatan massal yang melanda Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir. Ribuan penggugat menuntut kompensasi atas klaim bahwa penggunaan Roundup menyebabkan mereka menderita kanker, terutama limfoma non-Hodgkin. Vonis terbesar hingga saat ini mencapai US$10,9 miliar pada 2022, meskipun sebagian besar kemudian dikurangi dalam proses banding.

Para hakim tampak memiliki pandangan berbeda selama sidang. Beberapa menekankan pentingnya perlindungan konsumen dan kewajiban produsen untuk memberikan informasi yang jelas mengenai risiko produk. Sementara itu, pihak lain menyoroti potensi dampak ekonomi yang luas jika gugatan-gugatan ini tidak dibatasi, terutama terhadap industri pertanian dan perusahaan farmasi.

Menurut catatan pengadilan, Bayer telah mengeluarkan lebih dari US$16 miliar untuk menyelesaikan sekitar 100.000 kasus terkait Roundup sejak 2020. Perusahaan ini berargumen bahwa herbisida tersebut aman digunakan sesuai petunjuk dan tidak menyebabkan kanker. Mereka juga menekankan bahwa Badan Perlindungan Lingkungan AS (EPA) telah menyatakan Roundup tidak berbahaya bagi manusia.

Keputusan Mahkamah Agung akan menjadi preseden penting dalam kasus-kasus serupa di masa depan. Jika hakim memutuskan untuk memblokir gugatan massal ini, hal itu dapat membatasi hak penggugat untuk menuntut kompensasi di pengadilan federal. Sebaliknya, jika gugatan dibiarkan berlanjut, perusahaan seperti Bayer berpotensi menghadapi kerugian finansial yang lebih besar.

Para pengamat hukum memperkirakan keputusan akan diumumkan dalam beberapa bulan mendatang. Sementara itu, masyarakat menantikan kepastian mengenai status hukum Roundup dan implikasinya terhadap industri serta konsumen.