Pentagon Berkolaborasi dengan Google, Nvidia, dan Perusahaan AI Lain untuk Kekuatan Militer

Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) mengumumkan pada Jumat bahwa mereka telah menandatangani kesepakatan dengan tujuh perusahaan teknologi untuk memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) dalam jaringan komputer militer yang bersifat rahasia. Kesepakatan ini memungkinkan militer mengakses kemampuan AI guna mendukung pengambilan keputusan di medan perang yang kompleks.

Perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam kerja sama ini antara lain Google, Microsoft, Amazon Web Services, Nvidia, OpenAI, Reflection, dan SpaceX. Mereka akan menyediakan sumber daya untuk membantu militer dalam meningkatkan efektivitas operasional.

Namun, terlihat menonjolnya ketidakhadiran Anthropic, perusahaan AI yang terlibat sengketa publik dengan pemerintahan Trump mengenai etika dan keamanan penggunaan AI dalam perang. Pentagon sendiri telah mempercepat penerapan AI dalam beberapa tahun terakhir. Teknologi ini dapat membantu militer dalam mengidentifikasi dan menyerang target dengan lebih cepat, serta mengelola pemeliharaan senjata dan rantai pasokan.

Meski demikian, penggunaan AI dalam militer telah menimbulkan sejumlah kekhawatiran. Beberapa pihak mengkhawatirkan potensi pelanggaran privasi warga Amerika atau bahkan pemberian otoritas kepada mesin untuk memilih target di medan perang. Salah satu perusahaan yang terlibat dalam kontrak dengan Pentagon menyatakan bahwa perjanjian tersebut mengharuskan adanya pengawasan manusia dalam situasi tertentu.

Kekhawatiran mengenai penggunaan AI dalam militer semakin meningkat setelah perang Israel melawan kelompok militan di Gaza dan Lebanon. Laporan menunjukkan bahwa perusahaan teknologi AS diam-diam mendukung Israel dalam melacak target, namun jumlah korban sipil juga meningkat drastis. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa alat-alat tersebut turut berkontribusi pada kematian warga sipil.

Menurut Helen Toner, Direktur Eksekutif Sementara di Georgetown University’s Center for Security and Emerging Technology, Pentagon meluncurkan kontrak terbaru ini di tengah kekhawatiran mengenai ketergantungan berlebihan pada teknologi di medan perang.

"Banyak perang modern bergantung pada orang-orang yang duduk di pusat komando di belakang monitor, membuat keputusan kompleks dalam situasi yang cepat berubah. Sistem AI dapat membantu dengan meringkas informasi atau menganalisis rekaman pengawasan untuk mengidentifikasi potensi target."

Toner, yang juga mantan anggota dewan OpenAI, menekankan bahwa masih banyak pertanyaan mengenai tingkat keterlibatan manusia, risiko, dan pelatihan yang perlu dijawab. "Bagaimana cara menerapkan alat-alat ini dengan cepat agar efektif dan memberikan keunggulan strategis, sekaligus memastikan operator terlatih dan tidak terlalu bergantung pada AI?" tanyanya.

Kekhawatiran serupa juga disuarakan oleh Anthropic. Perusahaan teknologi ini menginginkan jaminan dalam kontrak bahwa militer tidak akan menggunakan teknologinya untuk senjata otonom penuh atau pengawasan terhadap warga Amerika. Menteri Pertahanan Pete Hegseth menyatakan bahwa perusahaan harus mengizinkan penggunaan apa pun yang dianggap sah oleh Pentagon.

Anthropic sempat menggugat pemerintahan Trump setelah Presiden Donald Trump mencoba menghentikan semua lembaga federal menggunakan chatbot Claude milik perusahaan tersebut. Hegseth juga berusaha melabeli Anthropic sebagai risiko rantai pasokan, sebuah penetapan yang dimaksudkan untuk mencegah sabotase terhadap sistem keamanan nasional oleh pihak asing.

Sementara itu, OpenAI telah mengumumkan kerja sama dengan Pentagon pada Maret untuk menggantikan Anthropic dengan ChatGPT di lingkungan yang diklasifikasikan. OpenAI mengonfirmasi pernyataan tersebut dalam sebuah pernyataan resmi.