Trump Kuras 4.000 Pegawai Hukum Federal: Janji Tegas terhadap Kejahatan atau Kebijakan Kosong?

Pemangkasan Besar-besaran di Lembaga Penegak Hukum Federal

Meskipun Presiden Donald Trump kerap menyuarakan sikap tegas terhadap kejahatan, pemerintahan barunya justru memberhentikan lebih dari 4.000 pegawai penegak hukum federal. Data yang diperoleh Reuters melalui Freedom of Information Act dari unit manajemen Departemen Kehakiman (DOJ) menunjukkan pemangkasan signifikan di berbagai lembaga.

Rincian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Berbagai Lembaga

• FBI: Kehilangan 7% karyawan, setara 2.600 orang sejak tahun fiskal 2024.
• DEA (Drug Enforcement Administration): Kehilangan sekitar 6% karyawan.
• ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosives): Kehilangan 14% karyawan.
• Divisi Keamanan Nasional (DOJ): Kehilangan 38% karyawan dan mengaku mengalami keterbatasan personel yang belum pernah terjadi sebelumnya.
• Biro Lembaga Pemasyarakatan: Kehilangan 6% karyawan (2.200 orang), padahal populasi tahanan tidak berkurang. Krisis staf memaksa penggunaan guru dan perawat sebagai penjaga tahanan.

Dukungan untuk Deportasi Massal, Bukan Penegakan Hukum Prioritas

Selain pemangkasan, banyak lembaga ini dialihkan untuk mendukung agenda deportasi massal pemerintahan Trump, bukan menjalankan tugas utama mereka. Akibatnya, proses hukum narkoba berada di level terendah dalam 20 tahun terakhir.

Sementara itu, anggaran Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) meningkat miliaran dolar. ICE (Immigration and Customs Enforcement) bahkan menjadi lembaga penegak hukum federal dengan anggaran terbesar dalam sejarah AS.

Kritik terhadap Kebijakan yang Tidak Konsisten

"Pemerintahan ini banyak bicara soal kejahatan dan terorisme, tapi justru melemahkan lembaga yang bertugas menangani masalah tersebut. Ini menunjukkan mereka tidak serius dengan kata-katanya."

Young menambahkan bahwa pemangkasan ini juga berdampak pada dukungan terhadap staf yang keluar, karena lembaga tersebut tidak lagi memiliki sumber daya untuk memberikan bantuan yang memadai.

Dampak terhadap Sistem Peradilan dan Keamanan

Krisis staf di lembaga pemasyarakatan memaksa penggunaan tenaga non-profesional, seperti guru dan perawat, untuk menjaga tahanan. Hal ini meningkatkan risiko keamanan dan ketertiban di dalam penjara.

Sementara itu, berkurangnya jumlah jaksa dan agen di bidang narkoba berpotensi melemahkan upaya pemberantasan perdagangan ilegal dan kejahatan terorganisir.

Reaksi dan Implikasi Kebijakan

Pemangkasan ini menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk mantan pegawai DOJ yang merasa kebijakan ini tidak sejalan dengan janji pemerintahan Trump untuk memberantas kejahatan. Sebaliknya, alokasi anggaran yang besar untuk ICE menunjukkan prioritas yang lebih condong pada pengendalian imigrasi daripada penegakan hukum pidana umum.