AS Berhasil Memulai Dua Proyek Reaktor Nuklir Generasi Baru

Amerika Serikat (AS) akhirnya memulai dua proyek pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) generasi baru. Proyek ini menandai langkah penting dalam upaya negara tersebut untuk memperbarui infrastruktur energi nuklirnya setelah lebih dari satu dekade stagnasi.

Proyek Nuklir Generasi Baru di Tennessee dan Wyoming

Perusahaan Kairos Power, yang berbasis di California, memulai pembangunan pabrik demonstrasi reaktor nuklir generasi berikutnya di Tennessee pada akhir pekan lalu. Proyek ini merupakan tonggak sejarah setelah 13 tahun sejak dimulainya pembangunan reaktor AP1000 di Unit 4 Pembangkit Listrik Vogtle, yang sebelumnya menjadi proyek nuklir terakhir di AS.

Sementara itu, TerraPower, perusahaan milik Bill Gates, juga memulai konstruksi pembangkit listrik tenaga nuklir skala jaringan di Wyoming. Menurut Chris Levesque, Presiden dan CEO TerraPower, proyek ini bukan sekadar reaktor uji coba, melainkan reaktor skala penuh yang dirancang untuk beroperasi dalam waktu 42 bulan.

“Ini bukan reaktor uji. Ini adalah reaktor skala jaringan yang akan dibangun dalam 42 bulan,” ujar Levesque kepada The Wall Street Journal.

Tantangan dan Hambatan di Depan

Meskipun ada ambisi besar untuk membangun lebih banyak reaktor di AS, negara ini masih jauh tertinggal dari China dalam hal output konstruksi aktual. Selain itu, beberapa negara bagian, seperti California, masih memberlakukan larangan legislatif untuk pembangunan PLTN baru. Namun, studi terbaru dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) menunjukkan bahwa memperpanjang masa operasi Pembangkit Listrik Diablo Canyon hingga 2045 dapat menghemat biaya hingga $7,6 miliar atau lebih dari $500 juta per tahun.

Jika dibandingkan dengan portofolio alternatif yang saat ini diwajibkan dalam undang-undang negara bagian untuk mencapai target iklim pada 2045, total penghematan yang dihasilkan bisa mencapai $20 miliar atau lebih dari $1,3 miliar per tahun.

Upaya Pemerintah AS dalam Mendorong Energi Nuklir

Untuk mencapai tujuan pembangunan kembali industri nuklir AS, pemerintah membutuhkan pasokan bahan bakar nuklir yang lebih besar. Saat ini, sebagian besar pasokan bahan bakar nuklir berasal dari Rusia, namun undang-undang AS akan melarang impor bahan bakar tersebut pada 2028. Baik pemerintahan Biden maupun Trump telah mengalokasikan dana besar untuk pengayaan bahan bakar nuklir.

Pada Kamis pekan lalu, Departemen Energi AS mengambil langkah lebih jauh dengan menggunakan Undang-Undang Produksi Pertahanan (Defense Production Act), sebuah peraturan era Perang Korea yang memberikan pemerintah federal kekuasaan lebih besar untuk mengarahkan produksi industri. Melalui konsorsium baru bernama Nuclear Fuel Cycle Consortium, pemerintah AS melibatkan lebih dari 90 perusahaan nuklir untuk mempercepat pengembangan bahan bakar nuklir dalam negeri.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi AS sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar nuklir dari luar negeri.