Hakim Blokir Kebijakan Vaksin Anak RFK Jr., Disebut Abaikan Ilmu Pengetahuan

Hakim Federal Batalkan Kebijakan Vaksin Anak RFK Jr.

Hakim federal Amerika Serikat (AS) membatalkan kebijakan baru jadwal vaksinasi anak yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS) di bawah kepemimpinan Menteri Kesehatan Robert F. Kennedy Jr. (RFK Jr.).

Keputusan ini dikeluarkan oleh Hakim Distrik AS Brian Murphy pada 16 Maret 2024. Ia menyatakan bahwa HHS telah bertindak melanggar hukum dengan menerbitkan rekomendasi vaksinasi anak pada Januari 2024. Kebijakan tersebut mengurangi jumlah vaksin wajib dari 16 menjadi 11 jenis penyakit, serta menurunkan rekomendasi imunisasi untuk penyakit seperti rotavirus, influenza, dan hepatitis A.

Kebijakan Baru dianggap Abaikan Proses Ilmiah

Hakim Murphy menegaskan bahwa rekomendasi vaksinasi sebelumnya dibuat melalui proses ilmiah yang terukur dan diatur secara hukum. Namun, HHS justru mengabaikan metode tersebut, sehingga merusak integritas kebijakan yang dikeluarkan.

Selain itu, hakim juga memblokir 13 penunjukan RFK Jr. ke Komite Penasihat Praktik Imunisasi (ACIP). Para penggugat dalam kasus ini berargumen bahwa komite telah didominasi oleh pihak yang sejalan dengan pandangan anti-vaksin Kennedy, serta tidak memenuhi persyaratan Undang-Undang Komite Penasihat Federal yang mengharuskan keseimbangan dan kebebasan dari pengaruh yang tidak tepat.

Dampak terhadap Kebijakan Vaksinasi

Keputusan hakim ini menyebabkan penundaan rapat ACIP yang semula dijadwalkan pada minggu tersebut. Rapat tersebut akan membahas potensi perubahan rekomendasi vaksin COVID-19. Selain itu, hakim juga menghentikan sementara semua voting yang dilakukan anggota ACIP sejak Juni 2023, termasuk keputusan Desember 2023 untuk mencabut rekomendasi pemberian dosis pertama vaksin hepatitis B pada bayi baru lahir dalam 24 jam setelah kelahiran.

Dukungan dari Komunitas Medis

Organisasi kesehatan seperti American Academy of Pediatrics (AAP) menyambut baik keputusan hakim tersebut.

"Keputusan hari ini adalah pencapaian bersejarah bagi anak-anak, masyarakat, dan dokter anak di seluruh negeri,"

Racine menambahkan bahwa putusan ini menegaskan pentingnya proses berbasis ilmu pengetahuan dalam menetapkan kebijakan vaksinasi yang telah terbukti menjaga kesehatan anak selama bertahun-tahun.

Para ahli medis juga menekankan bahwa perubahan jadwal vaksinasi yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki keahlian di bidang imunisasi terbukti berbahaya. Mereka menyambut baik putusan hakim sebagai langkah untuk mengembalikan kebijakan vaksinasi yang berlandaskan pada bukti ilmiah.

Apa Selanjutnya?

Menteri Kesehatan RFK Jr. diperkirakan akan mengajukan banding terhadap keputusan hakim. Sementara itu, kebijakan vaksinasi lama yang berbasis pada standar ilmiah tetap berlaku hingga ada keputusan lebih lanjut.