Ketua MA AS John Roberts Berusaha Membela Mahkamah yang Semakin Tidak Disukai Publik

Ketua Mahkamah Agung AS John Roberts dan para koleganya menghadapi masalah serius. Kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung terus menurun. Sejumlah pemilih dan pejabat terpilih mendukung reformasi struktural untuk membatasi pengaruh hakim konservatif, seperti memperluas jumlah hakim, membatasi kewenangan, dan langkah-langkah lainnya.

Roberts berusaha membela Mahkamah dalam konferensi hukum pada Rabu (17/7). Menurut laporan NBC yang dikutip Lawrence Hurley, ia menyatakan,

"Pada dasarnya, masyarakat berpikir kami membuat keputusan kebijakan, bukan menerapkan hukum. Mereka melihat kami sebagai aktor politik, padahal itu tidak benar. Itulah kesulitan utamanya."

Meskipun mengakui masyarakat berhak mengkritik putusan Mahkamah, Roberts menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak bersifat politik.

"Kami bukan bagian dari proses politik. Ada alasan kuat untuk itu, dan saya tidak yakin masyarakat memahaminya dengan baik,"

Perbedaan Makna 'Politik' yang Sering Disalahpahami

Istilah "politik" dalam bahasa Inggris sering kali memiliki konotasi negatif, seperti bias, korupsi, atau ketidakadilan. Kadang-kadang, kata tersebut digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang tidak disukai atau dianggap tidak objektif. Namun, dalam arti luas, politik adalah cara masyarakat mengatur kehidupan bersama. Membeli barang, membayar pajak, hingga tidak memilih adalah tindakan politik.

Pandangan negatif terhadap politik ini begitu melekat sehingga sulit diubah dalam percakapan sehari-hari. Ketika seseorang mengatakan, "Saya tidak ingin membicarakan politik", yang dimaksud sering kali adalah menghindari perdebatan yang tidak menyenangkan. Namun, ada anggapan keliru bahwa hanya orang lain yang berpolitik, sementara pandangan mereka sendiri dianggap sebagai "akal sehat".

Pandangan Roberts tentang Peran Mahkamah Agung

Roberts tampaknya menerapkan pemahaman ini pada ketiga cabang pemerintahan AS. Menurutnya, Kongres dan presiden—yang dipilih secara langsung—terlibat dalam proses politik yang kotor dan tidak terhormat. Sementara Mahkamah Agung, dengan gedung megahnya di Washington, D.C., dianggap berada di luar persoalan tersebut.

Para ahli hukum menyebut pandangan ini sebagai "pengagungan diri yudisial" atau judicial self-aggrandizement. Pada 2023, sejumlah pengamat menyoroti bahwa Mahkamah Agung semakin dianggap partisan, terutama setelah putusan-putusan kontroversial yang mendukung agenda konservatif.