Krisis Kredibilitas FDA dan Masa Depan Kesehatan Publik AS Pasca-COVID

Kegagalan Lembaga Kesehatan Publik selama Pandemi COVID-19

Lembaga kesehatan publik Amerika Serikat, seperti NIH dan CDC, telah kehilangan kepercayaan masyarakat akibat ketidakmampuan birokrasi, kebohongan demi kebaikan (noble lies), dan kebijakan otoriter selama pandemi COVID-19. Kegagalan ini bukanlah hal baru—FDA telah lama memperlambat pengembangan obat, menyebabkan hilangnya ratusan ribu tahun hidup warga AS.

Upaya Reformasi yang Terbatas

Presiden Donald Trump mencoba mereformasi sistem kesehatan dengan menempatkan tim baru yang lebih kritis. Namun, langkah ini tidak sepenuhnya berhasil karena adanya perbedaan pandangan internal mengenai vaksinasi. Pertanyaannya: apakah sistem kesehatan publik akhirnya berubah, atau justru semakin kacau?

Masalah Utama: FDA yang Terlalu Kuat

Akar masalah sistem pengawasan obat di AS bermula dari undang-undang tahun 1962. Pada awalnya, FDA hanya bertugas menilai keamanan obat. Jika tidak ada penolakan dalam 60 hari, obat bisa dijual bebas. Dokter dan apoteker yang menentukan apakah obat memerlukan resep atau tidak.

Menurut Jeffrey Singer, ahli bedah dan peneliti senior di Cato Institute, sistem ini berjalan efektif karena didasarkan pada persetujuan terinformasi dan pertukaran sukarela. Namun, semuanya berubah pada tahun 1951 dengan Undang-Undang Durham-Humphrey, yang membatasi penjualan obat bebas dan memberikan wewenang lebih besar kepada FDA.

Kasus Thalidomide: Pelajaran Berharga

Pada tahun 1960-an, obat thalidomide yang dijual di Eropa untuk mengatasi mual pada ibu hamil ternyata menyebabkan cacat lahir parah. Banyak janin meninggal dalam kandungan atau setelah lahir. Insiden ini memperkuat peran FDA dalam mengawasi obat-obatan, tetapi juga membuka jalan bagi birokrasi yang berlebihan.

Solusi: Dismantling Sistem yang Rusak

Para ahli sepakat bahwa satu-satunya cara untuk memperbaiki sistem kesehatan publik AS adalah dengan membongkar struktur yang ada. Kekuasaan untuk mengatur apa yang masuk ke dalam tubuh warga tidak boleh berada di tangan segelintir orang, tanpa akuntabilitas yang jelas.

“Tidak ada seorang pun, apapun integritas atau afiliasi politiknya, berhak memutuskan apa yang boleh atau tidak boleh dikonsumsi oleh masyarakat.”

Kesimpulan: Reformasi Belum Cukup

Meskipun reformasi telah dimulai, sistem pengawasan obat dan vaksin di AS masih memerlukan perubahan fundamental. Tanpa pembongkaran struktur yang ada, risiko penyalahgunaan wewenang dan kegagalan sistem akan terus berlanjut.