Pemberontakan di Mali: Ancaman bagi Rusia dan Kestabilan Sahel

Kudeta di Mali tengah berlangsung, meskipun pemerintahan junta militer belum berhasil digulingkan. Jenderal Assimi Goïta, pemimpin militer Mali, muncul di depan publik setelah bersembunyi selama beberapa hari. Ia menyatakan, dengan nada yang tidak meyakinkan, bahwa ‘situasi telah terkendali’. Namun, kenyataannya berbeda. Kelompok pemberontak—sebuah aliansi antara afiliasi al-Qaeda dan separatis Tuareg—telah merebut sejumlah kota provinsi dan menyerukan blokade terhadap ibu kota, Bamako.

Junta militer Mali kini tergantung pada seutas benang. Konflik ini merupakan bagian dari pola lama di kawasan Sahel: kekerasan, penderitaan warga sipil, dan intrik internasional. Pada 25 April, serangan terkoordinasi di berbagai wilayah Mali membuktikan kerapuhan cengkeraman junta atas negeri tersebut.

Untuk pertama kalinya dalam satu dekade, Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), afiliasi al-Qaeda yang selama ini memimpin pemberontakan di kawasan Sahel, bergabung dengan kelompok separatis Tuareg—yang telah lama berperang melawan pemerintah pusat. Mereka melancarkan serangan serentak di beberapa kota yang berjarak ratusan kilometer, termasuk Bamako, Gao, Kidal, Sévaré, dan kota garnisun Kati.

Salah satu serangan paling memilukan terjadi di kediaman Menteri Pertahanan Mali, Jenderal Sadio Camara. Sebuah bom mobil bunuh diri meledak di sana, menewaskan Camara, istri, dua cucunya, serta beberapa warga sipil. Camara adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam junta dan dianggap sebagai calon pemimpin masa depan Mali. Ia juga merupakan arsitek utama aliansi militer Mali dengan Rusia.

Mali, bersama Burkina Faso dan Niger—yang membentuk Aliansi Negara-negara Sahel (AES)—dalam beberapa tahun terakhir telah memutuskan hubungan dengan Prancis, mantan kekuatan kolonial di kawasan itu, dan beralih ke Rusia. Kelompok Wagner, serta korps paramiliter baru bernama Africa Corps, telah mendukung junta militer di Sahel setelah kudeta di Mali, Burkina Faso, dan Niger memaksa Prancis menarik pasukannya dari bekas jajahannya.

Namun, dalam serangan terbaru ini, pasukan Rusia justru diusir dari kota Kidal di utara, dengan sorakan penolakan dari warga setempat. Africa Corps, yang dikendalikan Kremlin, menyebut serangan pemberontak sebagai ‘upaya kudeta’ yang didukung oleh ‘intelijen Barat’. Saluran RT Rusia memperkuat klaim ini, menuduh Prancis dan Barat sebagai dalang kekerasan, meskipun pada saat yang sama mengklaim pasukan Rusia berhasil mengusir pemberontak.

Pada 2024, badan intelijen militer Ukraina mengungkapkan telah memberikan informasi kepada pemberontak Tuareg untuk melakukan serangan dadakan terhadap konvoi Wagner, yang mengakibatkan kematian puluhan tentara bayaran Rusia. Baik Mali maupun Niger telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Kyiv. Burkina Faso bahkan menyebut Ukraina sebagai ‘aktor yang memicu ketidakstabilan’ di kawasan Sahel. Dengan demikian, Sahel kini secara efektif menjadi medan pertempuran propaganda Rusia melawan Ukraina.

Kremlin memanfaatkan kombinasi disinformasi dan pasukan bayaran untuk mengeksploitasi sentimen anti-Barat yang semakin meningkat di Sahel, memberikan Rusia kemenangan propaganda di kawasan tersebut. Sementara itu, Prancis sebagai mantan kolonial tidak membantu citranya sendiri—seperti yang terlihat di Madagaskar, negara terbaru yang mengusir diplomat Prancis dan menuduh Paris memicu kerusuhan.

Namun, keberhasilan propaganda Rusia tidak sejalan dengan kenyataan di lapangan. Saat Mali berjuang untuk menahan serangan pemberontak, ketidakstabilan di kawasan Sahel semakin dalam. Konflik ini bukan sekadar masalah internal Mali, melainkan bagian dari persaingan global yang melibatkan Rusia, Barat, dan aktor-aktor regional lainnya.