Pengadilan Banding Batasi Akses Pil Aborsi, Kontroversi Hak Reproduksi Kian Panas

Sebuah pengadilan banding federal Amerika Serikat pada Jumat (12/4) secara sementara membekukan aturan federal yang memungkinkan resep dan pengiriman pil aborsi secara daring. Pil aborsi kini mencakup lebih dari 60% seluruh prosedur aborsi di sistem kesehatan AS.

Mengapa hal ini penting? Putusan yang dikeluarkan oleh 5th Circuit U.S. Court of Appeals ini menjadi capaian besar bagi gerakan anti-aborsi, yang selama ini mendesak pemerintahan untuk mengembalikan persyaratan pemberian obat secara tatap muka.

Perkembangan terbaru: Sebuah panel tiga hakim mendukung tuntutan Louisiana dalam kasus yang menantang aturan pemerintahan Biden yang memperluas akses terhadap mifepriston, obat aborsi yang banyak digunakan. Negara bagian tersebut berargumen bahwa aturan federal melemahkan undang-undang perlindungan kehidupan manusia yang belum lahir dan memaksa negara bagian mengeluarkan dana Medicaid untuk perawatan darurat akibat efek samping mifepriston.

Sebelumnya, seorang hakim tingkat bawah memutuskan bahwa resep mifepriston melalui pos tetap boleh berlangsung sementara Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) menyelesaikan tinjauan keamanan terhadap obat tersebut.

Pernyataan para pihak:

• Advokat hak reproduksi: Mereka menilai putusan pengadilan banding akan membatasi akses nasional terhadap layanan kesehatan yang sangat dibutuhkan. "Di tengah kesulitan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, bahan makanan, dan pengasuhan anak, sangat tidak masuk akal untuk membatasi akses terhadap obat aborsi yang menyelamatkan nyawa," ujar Regina Davis Moss, CEO kelompok advokasi In Our Own Voice.
• Mereka juga menekankan: Penerapan kembali persyaratan pemberian obat secara tatap muka akan memaksa perempuan menempuh perjalanan lebih jauh, mengambil cuti kerja lebih lama, serta menanggung biaya yang tidak terjangkau.

Perlu diketahui, Mahkamah Agung AS pada 2024 menolak tantangan terhadap aturan mifepriston dengan alasan penggugat tidak memiliki kedudukan hukum yang sah.

Apa yang akan terjadi selanjutnya? Institut Guttmacher memperkirakan akan ada upaya banding darurat ke Mahkamah Agung.