Republikawan Tolak Klaim Menteri Pertahanan AS soal Legalitas Perang di Iran

Beberapa anggota kongres dari Partai Republik menolak klaim Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), Pete Hegseth, yang menyatakan perang di Iran tidak memerlukan persetujuan kongres. Hal ini menyorot ketegangan dalam pemerintahan seputar kewenangan militer dan batasan hukum yang berlaku.

Menurut War Powers Act Resolution tahun 1973, presiden hanya boleh menempatkan pasukan militer di wilayah konflik selama maksimal 60 hari tanpa persetujuan kongres. Jika tidak mendapat izin lanjutan, pasukan harus ditarik. Namun, ketika batas waktu 60 hari tersebut tiba pada Jumat lalu, Hegseth mengklaim bahwa penghitungan waktu tersebut 'terhenti' sejak gencatan senjata diumumkan pertengahan April.

Klaim tersebut menuai kritik keras dari anggota kongres Partai Republik. Senator Todd Young dari Indiana menyoroti ketidakjelasan dasar hukum klaim tersebut. "Gencatan senjata mana yang dimaksud? Apakah gencatan senjata masih berlaku jika tembakan terus terjadi?" katanya kepada The Wall Street Journal pada Kamis. "Saya tidak tahu. Apakah ada preseden hukum untuk ini? Ini jenis pertanyaan yang akan diajukan anggota kongres."

Sementara itu, AS melanjutkan tindakan tegas dengan menerapkan blokade militer di pelabuhan Iran dan menyita kapal kargo Iran. Di sisi lain, Israel—sekutu utama AS dalam operasi militer gabungan—tetap melanjutkan serangan intensif di Lebanon. Senator Thom Tillis dari Carolina Utara mempertanyakan apakah Hegseth memahami batasan hukum dalam kampanye militernya. "Saya akan biarkan ahli hukum saya yang menilai apakah klaim tersebut sah. Menurut saya, War Powers Resolution jelas menyatakan bahwa dalam 60 hari, tindakan tertentu harus diambil," ujarnya.

Senator Josh Hawley dari Missouri juga menolak klaim sepihak Hegseth yang menyatakan kongres tidak perlu memberikan persetujuan. "Cara yang tepat untuk menyampaikan argumen ini kepada kongres adalah dengan mengirimkannya secara tertulis," katanya. Hawley menambahkan bahwa jika Gedung Putih tidak secara resmi meminta perpanjangan, maka kongres yang harus memutuskan untuk mengesahkan perang melalui undang-undang. "Saya tidak ingin melakukan itu karena tidak ingin memperluas konflik. Saya ingin mengakhirinya," tegasnya.