RNC Siapkan Pasukan Pengawas Pilkada 2026, Trump Ancam Kirim Pasukan ke TPS

RNC Luncurkan Strategi Pemilu dengan Pengawas di 17 Negara Bagian

Komite Nasional Partai Republik (RNC) mengumumkan pada Selasa (12/5/2026) bahwa mereka telah menempatkan pengawas pemilu dan pengamat pemilihan di setidaknya 17 negara bagian menjelang pemilihan paruh waktu 2026. Ketua RNC, Joe Gruters, menyebut langkah ini sebagai bagian dari strategi besar untuk mempertahankan kendali Kongres.

Dalam unggahan di platform X, Gruters mengatakan, "Kami telah menempatkan staf lapangan, mempekerjakan direktur negara bagian, dan direktur integritas pemilu. RNC sudah berada di lapangan, mendaftarkan pemilih, dan berjuang agresif untuk memenangkan November — dan kami tidak akan berhenti sampai kami berhasil."

"Kami fokus pada gambaran besar. Kami fokus pada kemenangan. Kami memiliki rencana. Kami sedang melaksanakan rencana itu."

Trump Ancam Kirim Pasukan ke TPS demi Pemilu yang 'Jujur'

Sementara itu, Donald Trump menanggapi pertanyaan wartawan tentang kemungkinan pengiriman National Guard atau Immigration and Customs Enforcement (ICE) ke tempat pemungutan suara pada November. Ia menyatakan, "Anda tahu apa? Saya akan melakukan apa pun yang diperlukan untuk memastikan pemilu yang jujur."

Ancaman Trump ini muncul hanya dua hari setelah ia menyerukan pembentukan "Pasukan Integritas Pemilu" dalam unggahan di Truth Social. Ia mengklaim bahwa Partai Republik telah membentuk pasukan serupa pada 2024 untuk "menjaga kesucian setiap suara sah" dan menuding Demokrat membentuk tim pemilu sendiri yang dipimpin mantan Jaksa Agung Eric Holder.

"Kami akan melakukan hal yang sama lagi pada 2026, tetapi dengan skala yang jauh lebih besar dan lebih kuat. Semua warga Amerika harus didengar suaranya melalui pencoblosan. Pastikan pemilu ini adil! Presiden DONALD J. TRUMP."

RNC dan Trump: Strategi atau Ancaman terhadap Demokrasi?

Langkah RNC untuk menempatkan pengawas pemilu di berbagai negara bagian tampaknya menindaklanjuti seruan Trump. Namun, rencana pengiriman pasukan ke TPS menuai kontroversi. Para pengamat menilai langkah ini berpotensi menakuti pemilih dari kelompok minoritas, terutama masyarakat kulit berwarna, untuk tidak menggunakan hak pilihnya.

Selain itu, Partai Republik juga diketahui terlibat dalam praktik-praktik kontroversial lain, seperti redistricting pertengahan dekade yang berdampak pada pemilih Demokrat dan warga Afrika-Amerika, serta menyebarkan teori konspirasi penolakan hasil pemilu 2020. Bahkan, sejumlah pendukung penolakan hasil pemilu telah ditempatkan di pemerintahan lokal dan lembaga pemilu di berbagai wilayah.

Pemilihan paruh waktu 2026 diprediksi akan menjadi ajang persaingan sengit, tidak hanya dalam hal kebijakan, tetapi juga dalam menjaga integritas dan keamanan proses demokrasi.