Tim Hukum Gedung Putih Siapkan Tim Trump Hadapi Gelombang Biru 2026

Pelatihan Darurat untuk Hadapi Ancaman Politik

Gedung Putih memprediksi November mendatang akan menjadi masa sulit bagi Partai Republik di kongres. Dalam pertemuan tertutup, tim hukum Kantor Penasihat Gedung Putih tengah mempersiapkan staf eksekutif untuk menghadapi potensi gelombang biru pada pemilu 2026.

Menurut laporan The Washington Post yang dirilis Senin (21/7), pertemuan singkat selama 30 menit tersebut menggunakan presentasi PowerPoint yang menjelaskan mekanisme pengawasan kongres serta strategi efektif dalam menghadapinya. Selain itu, peserta juga diberikan panduan untuk merespons pertanyaan kongres secara tepat waktu.

"Semua orang menyadari kemungkinan ini sangat besar," ujar seorang pejabat yang hadir dalam pertemuan tersebut kepada The Washington Post. "Pembicaraan ini sangat realistis dan tidak disertai optimisme berlebihan."

Seorang pejabat Gedung Putih membantah anggapan bahwa pelatihan ini merupakan hal baru. Menurutnya, Kantor Penasihat telah memberikan panduan pengawasan kepada pemangku kepentingan sejak Donald Trump kembali menjabat presiden. Namun, sumber-sumber yang diwawancarai The Washington Post menyebutkan bahwa pertemuan belakangan ini secara khusus menekankan pada pemilu paruh waktu dan dampaknya.

Kebijakan Trump Picu Ketidakpercayaan Publik

Sejak kembali menjabat 15 bulan lalu, Trump telah mengambil sejumlah langkah kontroversial yang berdampak luas. Beberapa kebijakan tersebut antara lain:

• Perang dengan Iran: Memicu krisis energi global yang meningkatkan biaya hidup di berbagai negara.
• Invasi ke Venezuela: Menangkap Presiden Nicolás Maduro, tindakan yang menuai kecaman internasional.
• Pemecatan massal pegawai federal: Mengakibatkan kelumpuhan pada beberapa lembaga pemerintahan.
• Pemanfaatan jabatan untuk kepentingan pribadi: Termasuk pemberian pengampunan kepada para pendukungnya, seperti mereka yang terlibat dalam serangan Gedung Capitol 6 Januari 2021.
• Pemberlakuan tarif perdagangan yang tidak masuk akal: Merusak hubungan dagang dengan mitra utama Amerika Serikat.
• Penurunan dukungan terhadap aliansi internasional: Melemahkan posisi Amerika di mata dunia.
• Penggunaan perintah eksekutif secara berlebihan: Menyimpang dari tujuan semula.
• Dukungan terhadap kebijakan imigrasi keras: Termasuk pembentukan pusat penahanan yang dibandingkan dengan kamp konsentrasi.

Dampak dari kebijakan-kebijakan tersebut tercermin dalam survei nasional. Menurut jajak pendapat ABC News/Washington Post/Ipsos yang dirilis Jumat (19/7), sebanyak 62% masyarakat Amerika tidak menyetujui kinerja Presiden Trump. Angka ini meningkat dua poin persentase sejak survei terakhir pada Februari.

Ancaman Impeachment Jika Partai Republik Kalah

Meskipun pengaruhnya terus menurun, Trump menekan partainya untuk memenangkan pemilu paruh waktu November mendatang. Ia mengancam akan menghadapi impeachment jika Partai Republik gagal meraih kemenangan.

"Kalian harus memenangkan pemilu paruh waktu, karena jika tidak, mereka akan menemukan alasan untuk memakzulkan saya," kata Trump dalam sebuah pernyataan pada Januari lalu. "Saya pasti akan dimakzulkan."

Prediksi ini semakin memperkuat dugaan bahwa Partai Republik menghadapi tantangan berat dalam pemilu mendatang. Persiapan yang dilakukan Gedung Putih menunjukkan keseriusan dalam menghadapi potensi perubahan politik yang signifikan.