Upaya Trump untuk Menghapus Pajak Karbon di Industri Pelayaran Global: Apakah Ia akan Berhasil?

Industri Pelayaran Menghadapi Tantangan Dekarbonisasi

Lebih dari 90% perdagangan global bergantung pada kapal-kapal raksasa yang melintasi samudra setiap hari, mengangkut berbagai barang mulai dari bahan bakar jet hingga elektronik dan pakaian. Meskipun sistem ini telah menekan biaya produksi secara signifikan, kapal-kapal tersebut selama ini menggunakan bahan bakar kotor—sisa olahan minyak mentah—yang menyumbang sekitar 3% dari total emisi karbon global.

Rencana Awal untuk Nol Emisi Kini Terancam

Tahun lalu, Organisasi Maritim Internasional (IMO), badan PBB yang mengawasi industri pelayaran, berencana menerapkan kerangka kerja Net-Zero Framework (NZF) untuk mendorong dekarbonisasi sektor ini. Tujuannya adalah mengurangi emisi hingga nol. Namun, rencana tersebut terhambat setelah pemerintahan Trump mengancam negara-negara yang mendukung NZF dengan pembatasan visa, tarif, dan biaya pelabuhan.

Akibatnya, proposal alternatif yang melemahkan NZF—seperti menghapus komponen pajak karbon—mulai mendapatkan dukungan. Namun, dalam pertemuan terakhir negara-negara anggota PBB di London, mayoritas negara justru menolak proposal lemah tersebut. Sebaliknya, mereka menunjukkan dukungan vokal terhadap NZF, membuka peluang untuk menerapkan kerangka kerja asli.

“Semangat kolaborasi dan optimisme yang tulus terasa dalam negosiasi ini,” ujar Em Fenton, Direktur Senior Opportunity Green, kelompok iklim berbasis di Inggris, yang hadir dalam pertemuan tersebut. “Ada pihak yang tidak ingin melihat kemajuan, tetapi mayoritas delegasi bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.”

Amerika Serikat Menentang NZF dengan Alasan Ekonomi

Pemerintahan Trump menentang NZF dengan alasan akan memberatkan konsumen dan bisnis Amerika. Dalam dokumen resmi yang diserahkan ke IMO, AS menolak penerapan pajak atau denda karbon, serta mendesak penghentian seluruh pertimbangan NZF. Dokumen tersebut menyatakan, “AS berpendapat bahwa langkah paling tepat adalah menghentikan pertimbangan NZF sepenuhnya.”

Meskipun demikian, proposal alternatif yang diajukan oleh Jepang, Liberia, Argentina, Panama, dan negara lain tidak sepenuhnya menggagalkan upaya mayoritas untuk memajukan NZF. Namun, jalan menuju penerapan rencana nol emisi masih panjang dan rapuh. Menurut aturan IMO, pihak yang menentang dapat menggagalkan NZF jika berhasil mengumpulkan dukungan dari sepertiga negara anggota atau kelompok negara yang menguasai setengah tonase kapal global.

Negara-negara dengan Pengaruh Besar dalam Industri Pelayaran

Hanya empat negara—Liberia, Panama, Bahama, dan Kepulauan Marshall—menguasai sekitar setengah dari total kapal yang terdaftar di dunia. Sistem pendaftaran kapal yang fleksibel, mirip dengan perbankan lepas pantai, memungkinkan kapal dimiliki oleh perusahaan di satu negara, dioperasikan oleh perusahaan lain, dan terdaftar di negara ketiga. Kondisi ini memudahkan negara-negara kecil untuk mempengaruhi kebijakan global melalui sistem pendaftaran kapal.

Harapan untuk Masa Depan yang Lebih Bersih

Meskipun tantangan besar masih ada, dukungan mayoritas negara terhadap NZF menunjukkan bahwa upaya dekarbonisasi di sektor pelayaran masih mungkin terwujud. Para pendukung NZF berharap kerangka kerja ini dapat diadopsi tanpa kompromi yang merugikan tujuan iklim global.