Warga Texas Ditekan untuk Setuju Pembangunan Tembok Perbatasan AS-Meksiko

Ancaman Pembangunan Paksa Jika Warga Menolak

Pemerintah AS memberikan pesan tegas kepada pemilik lahan di Redford, Texas, dalam pertemuan langka pada Selasa (14/5). Warga diminta bekerja sama untuk pembangunan tembok perbatasan, atau pemerintah akan membangunnya secara paksa tanpa persetujuan. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan Korps Zeni Angkatan Darat AS dan petugas Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP).

Menurut para pemilik lahan, pemerintah menargetkan penyelesaian konstruksi pada Desember 2027. Sejak awal tahun, Korps Zeni telah mengirimkan surat penawaran dengan informasi survei yang kadang tidak akurat, menawarkan kompensasi awal antara $1.000 hingga $5.000 untuk akses sementara lahan.

Surat tersebut mencantumkan tiga opsi bagi pemilik lahan, namun semuanya berujung pada pengambilalihan lahan oleh CBP melalui kerja sama atau hak guna paksa (eminent domain).

Proyek Dipercepat dengan Izin Khusus

Proyek tembok perbatasan di sektor Big Bend, yang meliputi taman nasional dan negara bagian, dipercepat dengan 28 pembebasan lingkungan dan budaya yang ditandatangani mantan Menteri Keamanan Dalam Negeri, Kristi Noem. Pembebasan ini didasarkan pada perintah eksekutif yang menyatakan adanya 'invasi' di perbatasan selatan.

Perusahaan konstruksi juga berlomba mendirikan 'perkemahan pekerja' dan menyewa tempat parkir karavan lokal untuk menampung ratusan pekerja. Mereka berencana memulai pembangunan pada Juni, yang bertepatan dengan musim hujan dan banjir bandang.

Tekanan terhadap Warga yang Menolak

Dalam pertemuan di Redford, Marvin Makarwich, perwakilan Korps Zeni yang didampingi agen CBP, menekankan bahwa pemerintah akan melanjutkan proyek meski warga tidak merespons.

"Jika pemerintah memiliki rencana dan kami mencoba berkoordinasi dengan pemilik lahan, tetapi tidak mendapat tanggapan, itu adalah pesan bahwa Anda tidak setuju. Tetapi Anda juga tidak berupaya mencari solusi lain," kata Makarwich kepada sekelompok warga mayoritas lansia.

Surat yang dikirim pemerintah kepada warga menyatakan bahwa opsi terbaik adalah menandatangani formulir "Hak Masuk untuk Konstruksi", yang memberikan akses penuh atas lahan untuk survei dan pembangunan. Kompensasi akan diberikan setelah konstruksi selesai berdasarkan nilai pasar properti yang dibutuhkan CBP.

Kekhawatiran atas Kerusakan Lingkungan dan Ekonomi

Warga dan pengusaha lokal khawatir proyek ini akan merusak lingkungan dan sektor pariwisata. Peta CAD yang digunakan menunjukkan garis properti yang tidak akurat, bahkan berpotensi membuat tembok melintasi lahan pribadi. Para pemilik lahan juga menyoroti kurangnya transparansi dalam proses pembebasan lahan.