11 Perkara Penting Mahkamah Agung AS yang Akan Diputuskan dalam Waktu Dekat

Mahkamah Agung Amerika Serikat kini telah memasuki tahap akhir masa sidang 2025–2026. Semua argumen lisan telah didengar, dan perkara-perkara inti telah diajukan. Yang tersisa saat ini hanyalah proses penyusunan dan pengumuman putusan akhir. Putusan tersebut diperkirakan akan diumumkan akhir bulan ini atau bulan depan, mengingat Mahkamah biasanya menyelesaikan seluruh agenda sebelum akhir Juni untuk memasuki masa liburan musim panas.

Lalu, perkara apa saja yang masih menunggu keputusan? Berikut 11 perkara penting yang akan dipantau dalam beberapa minggu mendatang:

Imigrasi

Terdapat dua perkara imigrasi besar yang belum diputuskan:

• Mullin v. Al Otro Lado: Mahkamah akan menentukan apakah pencari suaka yang datang ke perbatasan AS boleh ditolak secara hukum atau wajib diperiksa oleh petugas imigrasi dan dimasukkan ke dalam sistem suaka untuk proses lebih lanjut.
• Mullin v. Doe: Mahkamah akan memutuskan apakah pemerintahan Trump secara tidak sah mencabut status perlindungan sementara (TPS) bagi warga Suriah dan Haiti. Program TPS memungkinkan warga asing yang memenuhi syarat untuk tetap tinggal di AS karena alasan keamanan jika kembali ke negara asal.

Kebijakan Senjata Api

Dua perkara besar terkait senjata api juga masih menunggu keputusan:

• Wolford v. Lopez: Mahkamah akan menilai apakah negara bagian Hawaii melanggar Amendemen Kedua dengan mewajibkan pemegang izin senjata tersembunyi untuk mendapatkan izin tertulis dari pemilik properti sebelum membawa senjata api di area publik yang terbuka.
• United States v. Hemani: Mahkamah mempertimbangkan apakah undang-undang federal yang melarang pengguna narkoba ilegal memiliki senjata api melanggar Amendemen Kedua.

Athletik Transgender

Mahkamah Agung mendengar argumen lisan secara berturut-turut pada Januari untuk dua perkara yang melibatkan larangan pemerintah terhadap atlet transgender wanita dan remaja perempuan berkompetisi dalam olahraga wanita. Pertanyaan yang diajukan dalam kedua perkara tersebut adalah:

• Little v. Hecox: Apakah undang-undang yang membatasi partisipasi dalam olahraga wanita dan remaja perempuan berdasarkan jenis kelamin melanggar Klausul Perlindungan Setara dalam Amendemen Keempat Belas?
• West Virginia v. B.J.P.: Apakah Undang-Undang Pendidikan (Title IX) mencegah negara bagian untuk menetapkan tim olahraga berdasarkan jenis kelamin biologis sejak lahir?

Kontrol Presiden atas Lembaga Federal

Terdapat dua perkara besar dalam kategori ini, namun dengan pertanyaan yang berbeda:

• Trump v. Slaughter: Apakah Presiden Donald Trump berhak memberhentikan komisaris Komisi Perdagangan Federal (FTC) karena alasan politik semata, bukan karena 'alasan yang sah'? Terdapat preseden Mahkamah Agung tahun 1935 yang menyatakan presiden tidak boleh memberhentikan komisaris FTC karena alasan politik. Perkara ini pada dasarnya akan menentukan apakah preseden tersebut akan dibatalkan, dibatasi, atau tetap berlaku.

Sementara perkara kedua dalam kategori ini, Trump v. Mazars, menanyakan apakah Mahkamah Agung harus membatasi wewenang Kongres untuk meminta dokumen keuangan pribadi presiden sebagai bagian dari investigasi kongresional.

Hak Suara dan Demokrasi

Dua perkara penting terkait hak suara juga masih menunggu putusan:

• Moore v. Harper: Mahkamah akan menentukan apakah Konstitusi AS memberikan wewenang kepada legislatif negara bagian untuk menetapkan aturan pemilihan umum tanpa campur tangan pengadilan atau badan administratif lainnya. Perkara ini berkaitan dengan teori 'independent state legislature theory' yang berpotensi mengubah sistem pemilu di AS.
• Allen v. Milligan: Mahkamah mempertimbangkan apakah peta distrik pemilihan di Alabama melanggar Undang-Undang Hak Suara dengan memecah belah pemilih kulit hitam sehingga mengurangi pengaruh mereka dalam pemilu.

Hak Pekerja dan Serikat Buruh

Satu perkara penting yang menyangkut hak pekerja juga masih dalam proses:

• Glacier Northwest, Inc. v. Teamsters: Mahkamah akan memutuskan apakah perusahaan boleh menuntut serikat pekerja atas kerugian akibat mogok kerja yang dianggap merusak properti perusahaan. Putusan ini berpotensi mempengaruhi hak mogok dan perlindungan pekerja di AS.

Catatan: Putusan Mahkamah Agung AS akan berdampak luas terhadap kebijakan publik, hak konstitusional, dan sistem hukum di Amerika Serikat. Publik menantikan pengumuman resmi dalam beberapa minggu mendatang.