Calon Demokrat Wajib Jawab: Bagaimana Mereka Akan Ubah Mahkamah Agung?

Pada pertengahan 2024, ketika kampanye presiden memasuki fase krusial, sorotan media politik tertuju pada upaya Wakil Presiden Kamala Harris untuk menjauhkan diri dari proposal kebijakan progresif yang pernah didukungnya. Banyak pihak di sayap kiri bereaksi keras, namun hal itu tak terlalu mengejutkan. Pergeseran ke tengah memang bukan hal baru bagi calon presiden Demokrat. Lantas, apa gunanya proposal kebijakan besar atau kecil jika Mahkamah Agung AS, khususnya Ketua Hakim John Roberts dan rekan-rekannya, memiliki kekuasaan mutlak untuk memblokirnya?

Sayangnya, Harris dan Demokrat lainnya gagal menjawab pertanyaan krusial: Bagaimana mereka akan melawan serangan sistematis terhadap kemampuan partai untuk memerintah? Mayoritas konservatif di Mahkamah Agung telah menggunakan berbagai cara untuk membatasi kekuasaan Demokrat, baik melalui putusan hukum maupun doktrin baru yang semakin memperkuat pengaruh mereka.

Krisis ini bukan sekadar persoalan politik biasa. Mahkamah Agung saat ini memiliki kekuasaan veto atas setiap undang-undang atau kebijakan eksekutif yang tidak disukai pihak konservatif. Lebih dari itu, mereka bahkan bergerak untuk mengurangi kekuatan suara pemilih Demokrat melalui putusan-putusan yang merugikan. Ini adalah ancaman eksistensial yang harus dihadapi oleh setiap calon Demokrat dalam pemilu federal mendatang.

Mahkamah Agung: Alat Politik Mayoritas Konservatif

Ketika Ketua Mahkamah Agung John Roberts mengeluhkan rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga yang dipimpinnya, ia bersikeras bahwa pengadilan tidak bersifat politis. Namun, pernyataan tersebut sulit dibenarkan. Setiap langkah Mahkamah Agung saat ini terfokus pada delegitimasi dan penghapusan lawan politik mereka, sebagaimana diamati oleh Matt Ford dari The New Republic.

Mahkamah Agung pimpinan Roberts telah merusak fondasi Partai Demokrat melalui beberapa putusan kontroversial. Salah satu yang paling merugikan adalah putusan Loper Bright Enterprises v. Raimondo (2024), yang mencabut doktrin Chevron deference. Doktrin ini sebelumnya memungkinkan cabang eksekutif untuk menafsirkan dan melaksanakan undang-undang secara fleksibel. Dengan dicabutnya doktrin ini, Mahkamah Agung kini dapat dengan mudah membatalkan tindakan administratif yang diambil pemerintah untuk menjalankan kebijakan.

Bagi Partai Demokrat, yang mengandalkan pemerintah federal untuk melaksanakan kebijakan progresif, putusan ini menjadi pukulan telak. Sementara itu, bagi Partai Republik, yang lebih sering menggunakan pemerintah untuk membatasi peran pemerintah, putusan ini justru menguntungkan.

Doktrin "Pertanyaan Besar" dan Ancaman terhadap Demokrasi

Mayoritas konservatif di Mahkamah Agung juga telah menerapkan doktrin baru yang disebut "major questions doctrine". Doktrin ini, yang baru-baru ini diciptakan, memberikan Mahkamah Agung kekuasaan untuk membatalkan undang-undang atau kebijakan yang dianggap memiliki dampak besar tanpa persetujuan Kongres yang jelas. Dengan kata lain, Mahkamah Agung kini dapat mengabaikan kehendak rakyat yang diwakili oleh wakil-wakil terpilih hanya karena mereka menganggap suatu kebijakan terlalu signifikan.

Doktrin ini semakin memperkuat cengkeraman mayoritas konservatif atas sistem hukum dan politik Amerika. Tanpa perlawanan yang efektif, Demokrat tidak hanya akan kehilangan kemampuan untuk meloloskan kebijakan, tetapi juga risiko kehilangan suara pemilih akibat pembatasan akses pemilu.

Apa yang Harus Dilakukan Demokrat?

Setiap calon Demokrat yang mencalonkan diri dalam pemilu federal—baik tingkat nasional maupun lokal—harus memiliki jawaban yang jelas tentang bagaimana mereka akan mengatasi krisis ini. Pertanyaan utamanya adalah: Bagaimana mereka akan mengubah Mahkamah Agung? Karena jika tidak ada perubahan, sistem demokrasi Amerika akan terus terancam oleh mayoritas konservatif yang semakin dominan.

Reformasi Mahkamah Agung kini bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Tanpa tindakan nyata, Demokrat hanya akan menjadi penonton dalam pertarungan yang menentukan masa depan demokrasi Amerika.