Sebuah kelompok mantan komisioner dan staf Federal Communications Commission (FCC) lintas partai mendesak Pengadilan Banding Federal Distrik Columbia untuk memaksa FCC melakukan pemungutan suara atas petisi pencabutan kebijakan distorsi berita. Mereka menilai kebijakan tersebut disalahgunakan oleh Ketua FCC berhaluan Republik, Brendan Carr.
Pada Selasa (15/7), kelompok pengaju petisi mengajukan permohonan kepada US Court of Appeals for the District of Columbia Circuit agar FCC segera memutuskan untuk menggelar pemungutan suara terkait petisi pencabutan kebijakan tersebut. Petisi ini pertama kali diajukan pada November 2025 oleh kelompok bipartisan mantan pejabat FCC setelah Carr menggunakan aturan tersebut untuk menekan ABC guna menangguhkan sementara komedian Jimmy Kimmel dari programnya.
Menurut para pengaju petisi, Carr telah menyalahgunakan kebijakan distorsi berita untuk memengaruhi independensi media. Mereka berargumen bahwa kebijakan tersebut seharusnya dicabut karena berpotensi mengancam kebebasan pers. “Kebijakan ini diciptakan untuk melindungi masyarakat dari informasi menyesatkan, bukan untuk dijadikan alat politik oleh seorang ketua,” ujar salah satu mantan komisioner FCC.
Kebijakan distorsi berita sendiri merupakan regulasi FCC yang bertujuan mencegah penyebaran informasi palsu atau menyesatkan di media penyiaran. Namun, dalam praktiknya, Carr dikritik karena menggunakan kebijakan ini untuk menekan program televisi yang dianggap tidak sejalan dengan pandangannya. ABC terpaksa menangguhkan Jimmy Kimmel setelah ancaman pencabutan lisensi oleh FCC.
Para mantan pejabat FCC juga menekankan bahwa hanya Ketua FCC yang memiliki wewenang untuk membawa isu ke pemungutan suara. Hal ini menjadi salah satu hambatan utama dalam proses pencabutan kebijakan tersebut. “Tanpa pemungutan suara, kebijakan ini akan terus disalahgunakan tanpa ada mekanisme kontrol,” tambah mereka.
Permohonan yang diajukan ke pengadilan ini diharapkan dapat mempercepat proses pengambilan keputusan FCC. Jika dikabulkan, FCC diharuskan untuk membahas dan memutuskan petisi pencabutan kebijakan distorsi berita dalam waktu dekat.