Ohio: Laboratorium Otoritarianisme di Amerika Serikat

Majelis negara bagian Ohio yang didominasi mayoritas super Partai Republik tengah giat mengajukan sejumlah rancangan undang-undang kontroversial. RUU tersebut tidak hanya melampaui batas akal sehat, tetapi juga mengancam hak-hak konstitusional warga.

RUU Kontroversial yang Diajukan

  • Sertifikat Kehidupan untuk Janin: RUU mewajibkan tenaga medis melaporkan 'sertifikat kehidupan' untuk setiap janin yang terdeteksi denyut jantungnya. Dokumen ini harus diserahkan dalam 10 hari setelah pemeriksaan.
  • SAVE Act versi Ohio: RUU yang membatasi akses imigran terhadap kepemilikan tanah di Ohio.
  • Larangan Pertunjukan Drag: RUU yang secara khusus melarang pertunjukan drag di negara bagian tersebut.
  • Larangan Fluoride dalam Air Minum: RUU yang mengusulkan penghapusan fluoride dari air minum.
  • Pembatasan Akses Pil Aborsi: RUU yang mempersulit akses terhadap resep mifepristone, pil aborsi.

Reaksi dari Masyarakat dan Politisi

Bagi sebagian besar warga Ohio yang moderat, serangkaian RUU ini dianggap sebagai 'kekacauan omnibus'. Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Ohio dari Partai Demokrat, Karen Brownlee, menyatakan bahwa RUU tersebut lebih merupakan 'daging merah' untuk musim pemilihan primer.

"Gerrymandering telah menciptakan distrik yang 'aman' di Ohio, di mana lawan politik utama para pejabat justru berasal dari kubu ekstrem partai mereka sendiri. Hal ini mendorong posisi politik semakin menjauh dari pusat," kata Brownlee.

Ohio: Dari Negara Bagian Pivot Menjadi Laboratorium Otoritarianisme

Ohio, yang dulunya merupakan negara bagian yang kompetitif dalam pemilihan umum, kini menjadi contoh buruk akibat praktik gerrymandering. Praktik ini memicu perlombaan hukum yang semakin ekstrem di tingkat legislatif.

Meskipun demikian, Ohio tetap memiliki basis pemilih yang moderat. Pada 2023, warga negara bagian ini melegalkan penggunaan ganja untuk warga berusia 21 tahun ke atas dan memasukkan hak reproduksi—mulai dari kontrasepsi hingga perawatan kesuburan dan aborsi—ke dalam konstitusi negara bagian.

Sejak itu, legislator Republik Ohio berusaha untuk melemahkan hak reproduksi yang telah disahkan oleh pemilih. RUU 754 menjadi salah satu upaya tersebut. RUU ini mewajibkan pencatatan kematian janin dengan alasan yang sangat spesifik, termasuk aborsi, keguguran, atau lahir mati.

Dampak RUU terhadap Warga

Menurut Rachel Coyle, salah satu pendiri How Things Work di Ohio Statehouse, RUU tersebut sangat kejam terhadap perempuan yang mengalami keguguran atau lahir mati. Ia menekankan bahwa kewajiban untuk mendokumentasikan setiap kehilangan merupakan beban emosional yang berat.

"Memaksa perempuan untuk mendokumentasikan setiap kehilangan mereka adalah tindakan yang sangat kejam. Terutama bagi mereka yang tengah berjuang untuk memiliki anak," ujar Coyle.

Motivasi Politik di Balik RUU

RUU 754 diajukan oleh Jean Schmidt, yang tengah bersaing dalam pemilihan primer musim semi ini melawan sesama anggota Partai Republik, Dillon Blevins. Schmidt dikenal sebagai sosok yang terkadang bekerja sama dengan Demokrat, namun kini berusaha membuktikan kesetiaannya kepada basis konservatif.

Blevins sendiri memiliki perjalanan politik yang dinamis. Dalam kampanye pertamanya melawan Schmidt, ia menggunakan slogan "Tuhan," yang menunjukkan betapa kompetitifnya pemilihan ini.