Pejabat Pengawas Penahanan Imigrasi Dibubarkan, Kondisi Maut Meningkat

Pada 21 Maret 2025, Allison Posner menerima surat pemberitahuan Reduction in Force yang menyatakan bahwa jabatannya sebagai kepala hubungan eksternal di Kantor Ombudsman Penahanan Imigrasi (OIDO) Departemen Keamanan Dalam Negeri AS resmi dihapus. Pemecatannya merupakan dampak dari pembubaran kantor pengawas independen tersebut, yang menangani keluhan mengenai kondisi dan perlakuan terhadap tahanan imigrasi. Ia termasuk sekitar 110 staf OIDO yang diberi cuti administratif selama 60 hari dengan surat pernyataan: "Anda akan dipisahkan dari DHS pada akhir hari kerja 23 Mei 2025."

Posner, mantan pengacara imigrasi, bergabung dengan DHS semasa pemerintahan Obama untuk bekerja di kantor ombudsman layanan imigrasi AS (USCIS). Pada 2019, Kongres membentuk kantor baru untuk melakukan pengawasan independen terhadap fasilitas ICE dan CBP, serta menyelidiki dugaan pelanggaran hak tahanan. Posner turut membangun kantor pengawas baru ini. OIDO dirancang untuk beroperasi terpisah dari ICE dan CBP, namun tetap melapor langsung kepada Menteri Keamanan Dalam Negeri. Fungsinya juga melengkapi pengawasan dari badan lain seperti Kantor Hak Sipil dan Kebebasan (CRCL) serta Inspektur Jenderal.

Keunggulan utama OIDO adalah keberadaan inspektur dan manajer kasus yang ditempatkan di pusat penahanan. Mereka secara rutin melakukan kunjungan untuk menerima keluhan langsung dari tahanan, alih-alih hanya mengandalkan formulir yang dikirim ke Washington. "Kami masuk ke fasilitas, berbicara dengan tahanan, dan menyelesaikan masalah mereka secara langsung," ujar Posner. "Untuk pertama kalinya, tahanan tidak perlu mengirim surat keluhan. Mereka bisa langsung menemui tim kami yang berkunjung setiap minggu atau dua minggu sekali."

Namun, setelah Presiden Donald Trump kembali berkuasa, Posner menyaksikan pemerintahan barunya secara sistematis melemahkan OIDO—kantor yang ia bangun dari awal. Pembubaran tersebut akhirnya diumumkan pada Maret 2025, sebagaimana dilaporkan HuffPost. Keputusan ini menciptakan kekosongan pengawasan independen di saat kondisi penahanan imigrasi semakin memprihatinkan.

Menurut mantan karyawan dan aktivis, pembubaran OIDO meninggalkan celah serius dalam perlindungan hak tahanan. Selama beroperasi, OIDO melakukan kunjungan mendadak dan terjadwal ke lebih dari 100 pusat penahanan—termasuk yang dikelola swasta maupun pemerintah daerah—untuk memastikan kondisi layak dan manusiawi. "Kami hampir mencapai performa yang baik, tapi sekarang tak ada lagi yang melakukan pekerjaan ini. Sungguh menyedihkan," kata Posner.

Dengan hilangnya OIDO, para pengamat khawatir pelanggaran hak asasi manusia di fasilitas penahanan imigrasi akan semakin sulit terdeteksi. Kondisi mematikan yang pernah dilaporkan—seperti overcrowding, kurangnya akses medis, dan perlakuan tidak manusiawi—kini berisiko tak terungkap tanpa pengawasan independen.