Pembahasan RUU CLARITY di Senat Terancam Gagal akibat Konflik Etika Kripto Keluarga Trump

Komite Perbankan Senat Amerika Serikat (Senate Banking Committee) berencana untuk membahas RUU CLARITY dalam sidang markup pekan depan. Namun, rencana tersebut kini terancam gagal akibat perselisihan mengenai apakah Kongres harus memberlakukan pembatasan etika baru bagi pejabat federal dan pemimpin terpilih yang terlibat dalam industri kripto.

Pada tanggal 7 Mei, wartawan kripto Eleanor Terrett melaporkan bahwa draf teks RUU struktur pasar kripto telah diedarkan di kalangan pelaku industri menjelang potensi pemungutan suara komite. Menurutnya, bahasa dalam draf tersebut masih dalam proses revisi, dengan prioritas Demokrat diharapkan dapat membentuk perubahan tambahan sebelum panel mengambil tindakan. Langkah ini menandai tanda paling jelas dalam beberapa bulan terakhir bahwa negosiator Senat berupaya menghidupkan kembali RUU CLARITY, yang bertujuan mendefinisikan kapan aset digital berada di bawah yurisdiksi SEC (Securities and Exchange Commission) atau CFTC (Commodity Futures Trading Commission).

Namun, kembalinya RUU ini ke agenda komite juga membuka celah baru. Demokrat mempertimbangkan untuk menahan dukungan mereka kecuali jika versi komite memasukkan bahasa etika yang kuat untuk membatasi keterlibatan keluarga Presiden Donald Trump dalam kripto sebelum RUU meninggalkan Komite Perbankan.

Perselisihan ini berpotensi mengalihkan perdebatan dari detail teknis struktur pasar menuju pertarungan politik yang lebih luas mengenai konflik kepentingan presiden, perlindungan investor, dan apakah Kongres sebaiknya mendorong RUU besar-besaran tentang kripto sementara usaha yang terkait dengan Trump masih aktif di pasar.

Demokrat Menuntut Bahasa Etika

Menurut Politico, negosiator Demokrat sedang mempertimbangkan untuk menentang RUU tersebut kecuali versi Komite Perbankan memasukkan ketentuan yang mengatur bagaimana pegawai federal dan pejabat terpilih terlibat dengan aset digital. Senator Ruben Gallego dari Arizona, yang memimpin diskusi etika Demokrat, dilaporkan menyatakan bahwa masalah ini harus diselesaikan dalam teks yang disetujui komite, bukan ditunda untuk amandemen di tahap berikutnya.

Namun, Partai Republik berargumen bahwa bahasa semacam itu berada di luar yurisdiksi Komite Perbankan dan sebaiknya ditangani nanti dalam proses legislatif. Pembagian prosedural ini kini menjadi kunci bagi prospek RUU tersebut. Partai Republik menyatakan terbuka untuk menambahkan pembatasan etika sebelum persetujuan akhir. Sementara itu, Demokrat khawatir bahwa menunda masalah ini dapat memungkinkan RUU untuk maju tanpa pagar pengaman konflik kepentingan yang tegas.

Senator Elizabeth Warren, salah satu kritikus industri kripto paling vokal dari Partai Demokrat, menegaskan masalah ini secara langsung. Pada tanggal 7 Mei, ia mengatakan:

"Proyek kripto keluarga Trump diam-diam mencairkan aset mereka sementara investor biasa terpaksa menanggung kerugian. Setiap undang-undang kripto yang tidak menutup korupsi presiden ini dan melindungi investor sama sekali tidak layak untuk ditandatangani."

Tuntutan ini menempatkan Demokrat yang sebelumnya terbuka terhadap legislasi kripto dalam posisi sulit. Mendukung RUU ini dapat membantu memberikan kerangka regulasi yang selama ini dicari industri selama bertahun-tahun. Namun, jika RUU ini maju tanpa bahasa etika pilihan mereka, mereka berisiko dikritik karena membantu melegitimasi pasar yang menguntungkan keluarga Trump sembari membiarkan konflik kepentingan tetap tidak terselesaikan.