Pengadilan Izinkan Penahanan Migran 'Alligator Alcatraz' di Tanah Suku Miccosukee yang Suci

Setiap musim semi, Suku Miccosukee di Florida melaksanakan upacara corn dance di tanah yang mereka anggap suci di dalam kawasan rapuh Everglades. Namun, tahun ini perayaan tersebut terganggu oleh keberadaan fasilitas penahanan migran yang dikenal sebagai 'Alligator Alcatraz'.

Curtis Osceola, Direktur Operasional Suku Miccosukee, menyatakan bahwa cahaya terang dari fasilitas tersebut telah mencemari langit malam yang menjadi bagian penting dalam ritual keagamaan suku. “Sulit untuk menjelaskan hubungan kami dengan tanah ini kepada orang luar,” ujarnya. “Seolah-olah seseorang datang ke tanah suci, misalnya tanah gereja, lalu meratakan gereja itu untuk membangun penjara atau pusat penahanan. Orang pasti akan marah. Ini adalah tempat ibadah kami. Ini tanah suci. Rasanya tidak adil.”

Suku Miccosukee, bersama kelompok lingkungan, terus menuntut melalui jalur hukum terhadap keberadaan fasilitas tersebut. Sejak dibuka musim panas lalu sebagai bagian dari kebijakan imigrasi pemerintahan sebelumnya, fasilitas ini telah menahan ribuan migran tanpa dokumen. Baru-baru ini, Pengadilan Banding AS Sirkit ke-11 membatalkan larangan sementara yang dikeluarkan oleh Hakim Distrik Kathleen Williams pada Agustus lalu. Putusan ini memungkinkan fasilitas tetap beroperasi sementara proses hukum berlanjut.

Dalam gugatan tersebut, suku dan para penggugat menuding pemerintah federal dan negara bagian telah membangun fasilitas tanpa melakukan kajian lingkungan yang wajib sesuai National Environmental Policy Act (NEPA). Pemerintah berargumen bahwa fasilitas tersebut merupakan milik negara bagian, bukan federal, sehingga kajian lingkungan federal tidak diperlukan. Mereka juga menyatakan dampak lingkungan dari fasilitas ini sangat minimal.

Everglades, yang membentang di wilayah tengah dan selatan Florida, merupakan sumber air minum bagi jutaan penduduk negara bagian tersebut. Upaya restorasi senilai $27 miliar saat ini menjadi salah satu proyek konservasi terbesar dalam sejarah manusia. Namun, dalam putusannya, pengadilan menyetujui argumen pemerintah bahwa penggugat gagal membuktikan pemerintah federal mengendalikan fasilitas tersebut.

Hakim William Pryor dan Andrew Brasher juga menyatakan bahwa larangan sementara Hakim Williams melanggar larangan undang-undang untuk menghalangi penegakan hukum imigrasi. Mereka berpendapat bahwa kepatuhan operator fasilitas terhadap standar imigrasi federal tidak serta-merta menjadikan fasilitas tersebut sebagai milik federal. Analogi yang digunakan adalah pemilik gedung kantor yang mematuhi standar Amerika Serikat tidak serta-merta menjadikan gedung tersebut sebagai milik pemerintah.

Putusan ini menimbulkan keprihatinan bagi masyarakat adat dan aktivis lingkungan, yang khawatir dampak jangka panjang terhadap tanah suci dan ekosistem Everglades. Sementara itu, pemerintah tetap pada posisi bahwa fasilitas tersebut beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.