Pimpinan Partai Republik Saling Serang Soal Dana DHS, Shutdown 72 Hari Ancam Berlanjut

Ketua DPR Mike Johnson dan Ketua Mayoritas Senat John Thune, keduanya dari Partai Republik, terlibat pertikaian terbuka mengenai pendanaan Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS). Konflik ini semakin mempersulit upaya mengakhiri penutupan pemerintahan yang telah berlangsung selama 72 hari.

Frustrasi di kalangan Senator Republik terhadap Johnson semakin meningkat karena gagalnya Ketua DPR tersebut mengesahkan RUU anggaran DHS yang telah disetujui Senat sebanyak dua kali. Pada awal bulan, kedua pemimpin ini sempat merilis pernyataan bersama dan rencana aksi: mendanai ICE dan Border Patrol melalui proses rekonsiliasi, serta sisanya melalui proses anggaran reguler.

DHS telah memperingatkan bahwa dana darurat untuk membayar gaji pegawai akan habis dalam beberapa minggu mendatang. Konflik ini semakin memanas ketika Johnson (R-La.) berupaya memodifikasi RUU DHS yang disetujui Senat untuk mendapatkan dukungan di DPR. Menurutnya, RUU tersebut saat ini tidak memiliki cukup suara untuk disahkan kecuali setelah proses rekonsiliasi dilaksanakan.

Johnson mengatakan: "RUU ini memiliki beberapa bahasa bermasalah karena disusun secara tergesa-gesa. Kami memiliki versi modifikasi yang menurut saya akan jauh lebih baik untuk kedua kamar. Perubahan ini tidak banyak mengubah substansi."

Tak lama setelah pernyataan Johnson, Thune (R-S.D.) diminta memberikan tanggapan. Ia bersikap diplomatis namun tegas:

"Saya rasa kami telah melakukan segala upaya untuk memastikan semua pendanaan disediakan dengan tepat," ujar Thune.

Belakangan, Thune juga menyatakan keterbukaan untuk bekerja sama dengan Johnson dalam mengubah RUU tersebut:

"Kami sedang bekerja dengan DPR untuk mencari cara melakukannya," kata Thune.

Perbedaan utama di DPR terletak pada klausul yang menghapuskan pendanaan untuk ICE dan Border Patrol dalam RUU anggaran DHS yang disetujui Senat. Sekelompok besar anggota DPR ingin menghapus klausul tersebut untuk menghindari pemungutan suara yang dianggap sebagai pembekuan dana bagi penegak hukum.

Mereka masih mempertimbangkan untuk menunggu proses rekonsiliasi selesai, lalu memasangkan pemungutan suara akhir dengan RUU anggaran DHS. Namun, pilihan ini berisiko membuat DHS tetap ditutup hingga pertengahan Mei.

Johnson tampaknya hanya menyarankan perubahan kecil—lebih bersifat editorial daripada substansial. Meski demikian, perubahan kecil tersebut tetap mengharuskan Senat untuk mengambil dan menyetujui RUU tersebut lagi.

Intinya: Keduanya adalah pemimpin Partai Republik yang sedang mempertahankan posisi publik yang saling bertentangan. Konflik terbuka ini justru dapat mempersulit tercapainya kesepakatan privat di belakang layar.