Republikan Kian Panik: Trump Prioritaskan Balas Dendam daripada Isu Penting

Penggunaan Departemen Kehakiman oleh Presiden Donald Trump untuk menuntut lawan politiknya mulai menuai penolakan luas di kalangan Republikan. Banyak yang kini khawatir strategi 'balas dendam' Trump justru akan merugikan partai dalam pemilu tengah tahun November mendatang.

Dalam survei CNN pada Maret, dua pertiga warga Amerika menyatakan Trump tidak cukup memperhatikan isu-isu krusial negara, naik tajam dari 52 persen pada tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan ketidakpuasan publik terhadap fokus Trump yang dianggap semakin menyimpang.

Strategi balas dendam Trump menuai kritik keras

Barrett Marson, seorang strategis konservatif, menyatakan, "Tidak ada Republikan yang ingin berkampanye dengan jargon 'Saya mendukung tur balas dendam Donald Trump.'" Kritik juga datang dari Whit Ayres, konsultan Partai Republik yang selama ini kritis terhadap Trump. Ia menilai langkah Trump justru bertentangan dengan harapan mayoritas warga Amerika. "Ini persis kebalikan dari apa yang diharapkan masyarakat. Mereka lebih peduli pada inflasi, ekonomi, dan bagaimana perang di Iran akan berakhir," ujar Ayres.

Beberapa senator Republikan bahkan secara terbuka menentang alokasi sumber daya Departemen Kehakiman untuk kasus-kasus yang dianggap tidak prioritas. Senator Thom Tillis dari North Carolina, anggota Komite Kehakiman Senat, meragukan dasar hukum kasus terhadap mantan Direktur FBI James Comey. Kasus ini bermula dari unggahan foto di Instagram tahun lalu, di mana Comey menyusun kerangka cangkang kerang membentuk tulisan "86 47".

Departemen Kehakiman berargumen bahwa tulisan tersebut merupakan ancaman terhadap nyawa Trump. Namun, Tillis membantah klaim tersebut. "Saya sering menggunakan istilah '86' dalam konteks restoran, tanpa maksud membunuh siapa pun," katanya. Ia lebih memilih agar jaksa AS W. Ellis Boyle fokus menuntut "pengedar narkoba dan perdagangan manusia" daripada Comey. "Saya ingin memastikan Boyle, jika dikonfirmasi, fokus pada kejahatan serius semacam itu," tegasnya.

Dampak terhadap elektabilitas Republikan

Meski Demokrat diprediksi akan merebut mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat pada November, redistrik bisa mengubah prediksi tersebut. Peluang Demokrat untuk menguasai Senat diperkirakan sekitar 50 persen. Kondisi ini semakin menekan Republikan yang membutuhkan dukungan kebijakan dari Trump untuk memenangkan pemilu.

Namun, dengan fokus Trump pada balas dendam dan isu-isu yang tidak populer, para kandidat Republikan kesulitan menemukan momentum elektoral. Kebijakan kontroversial dan ketidakpastian ekonomi membuat publik semakin skeptis terhadap pemerintahan saat ini.