ABC Gugat FCC atas Tuduhan Pelanggaran Amendemen Pertama

Jaringan televisi ABC melayangkan perlawanan hukum terhadap Komisi Komunikasi Federal (FCC) yang dipimpin pemerintahan Presiden Donald Trump. Dalam pengajuan dokumen hukum pada Jumat (hari ini), ABC menuduh FCC telah melanggar Amendemen Pertama Konstitusi AS dengan menargetkan acara The View.

Menurut ABC, investigasi FCC terhadap acara bincang-bincang tersebut menciptakan efek menakutkan bagi kebebasan berbicara. FCC diduga menghukum konten politik yang tidak disetujui pemerintahan Trump. Dalam pernyataan resmi, ABC menegaskan:

"Beberapa pihak mungkin tidak menyukai pandangan yang disampaikan di The View atau acara serupa. Namun, ketidaksukaan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk membatasi pandangan tersebut melalui proses regulasi."

Investigasi FCC terhadap The View dipicu oleh episode pada Februari lalu yang menghadirkan calon senator Demokrat James Talarico dari Texas. FCC mempertanyakan apakah acara tersebut memenuhi syarat pengecualian dari aturan waktu yang setara, yang mewajibkan stasiun televisi memberikan kesempatan yang sama kepada kandidat politik.

ABC menegaskan bahwa The View telah mendapatkan pengecualian sejak 2002 dan tidak pernah digugat selama 24 tahun berikutnya. Permintaan FCC agar stasiun KTRK-TV di Houston mengajukan permohonan pengecualian baru dinilai tidak lazim, melampaui kewenangan FCC, dan kontraproduktif terhadap tujuan FCC untuk mendorong kebebasan berbicara dan diskusi politik terbuka.

Dua pekan lalu, FCC juga meminta untuk meninjau ulang izin siaran delapan stasiun ABC jauh sebelum masa berlakunya habis. Hal ini terjadi setelah komedian Jimmy Kimmel membuat lelucon mengenai Trump dan Ibu Negara Melania Trump dalam acara larut malam, yang memicu kemarahan presiden. Meskipun tidak disebutkan dalam pengajuan hukum Jumat, tindakan FCC tersebut diduga turut mempengaruhi sikap perlawanan ABC terhadap pemerintahan.

Pada Desember 2024, ABC telah membayar ganti rugi sebesar $16 juta kepada Trump setelah mantan presiden tersebut menggugat jaringan ini atas tuduhan pencemaran nama baik. Kini, ABC bersiap menghadapi pertempuran hukum yang lebih besar melawan pemerintahan Trump, bahkan hingga ke Mahkamah Agung AS. Untuk itu, ABC merekrut Paul D. Clement, seorang pengacara berpengalaman yang pernah menjabat sebagai Jaksa Agung Muda di bawah pemerintahan Presiden George W. Bush. Langkah ini menunjukkan tekad ABC untuk tidak menyerah pada tekanan pemerintahan saat ini.