Dua Dekade Deklarasi Hak-Hak Masyarakat Adat: Negara Masih Abaikan Janji

Ketidakpatuhan Negara terhadap Hak-Hak Masyarakat Adat

Hampir dua dekade setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi deklarasi bersejarah tentang hak-hak masyarakat adat, para aktivis menegaskan bahwa negara-negara masih gagal memenuhi janji untuk menghormati dan menegakkan hak-hak tersebut. Masyarakat adat menghadapi ancaman pembunuhan saat melindungi wilayahnya, kriminalisasi karena menjalankan budaya, serta perampasan sumber daya alam tanpa persetujuan.

Dalam pertemuan United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) pekan lalu—forum terbesar bagi masyarakat adat di dunia—para pemimpin menyerukan agar negara-negara segera menerapkan sepenuhnya Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) dan standar hak asasi manusia internasional lainnya.

UNDRIP: Standar Internasional yang Diabaikan

Pada tahun 2007, Majelis Umum PBB mengadopsi UNDRIP, sebuah resolusi komprehensif yang menetapkan standar internasional untuk tanah, bahasa, kesehatan, dan hak-hak masyarakat adat lainnya. Meskipun Amerika Serikat dan Kanada termasuk negara yang awalnya menentang deklarasi ini, keduanya akhirnya menerimanya. Namun, dalam praktiknya, masyarakat adat di kedua negara dan di seluruh dunia menyatakan bahwa pemerintah gagal menerapkan kerangka kerja tersebut.

Seruan untuk Sistem Pemantauan Independen

Kenneth Deer, anggota Bangsa Mohawk dari Kahnawà:ke, menyampaikan pernyataan bersama atas nama Koalisi Hak Asasi Manusia Masyarakat Adat Kanada dalam forum tersebut. Ia mendesak negara-negara untuk membentuk sistem pemantauan independen guna memastikan implementasi UNDRIP yang efektif.

"Anda membutuhkan kelompok individu masyarakat adat yang independen untuk memantau bagaimana pemerintah menerapkan deklarasi ini. Mereka harus dapat menilai apakah pemerintah telah melaksanakan kewajibannya dengan baik atau tidak. Jika ada kegagalan, mereka harus menyoroti hal tersebut kepada pemerintah agar implementasi dapat berjalan efektif."

Deer mengakui bahwa proses ini rumit, yang justru menunjukkan pentingnya lembaga pemantau independen. "Untuk menerapkan deklarasi ini, mereka membutuhkan pengawas. Seseorang yang dapat memastikan pemerintah menjalankan tanggung jawabnya," katanya.

Kesehatan Masyarakat Adat: Bahasa sebagai Identitas

Bagi banyak bangsa adat, kesehatan tidak hanya berkaitan dengan fisik, tetapi juga kesehatan budaya dan spiritual. Moses Goods, yang berasal dari Kanaka Maoli, berbicara atas nama Bangsa Hawai’i dan menekankan "hak untuk tetap menjadi diri sendiri". Ia menjelaskan bagaimana bahasa adat berfungsi sebagai ingatan, identitas, dan penyembuhan—hak yang dilindungi dalam UNDRIP.

"Bahasa adalah jembatan menuju budaya kami. Ia adalah jembatan menuju identitas kami sebagai sebuah bangsa dan kesehatan kami. Ketika hal-hal itu diambil, kesehatan masyarakat mulai menurun. Hal ini sengaja dilakukan terhadap kami sebagai masyarakat adat, sehingga kami mengalami kemunduran—hingga saat ini."

Goods juga menyoroti ancaman terhadap budaya akibat hilangnya akses terhadap tanah, seperti kebakaran hutan yang menyebabkan pengungsian di Lahaina. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, ia menekankan pentingnya berkumpul dalam forum seperti UNPFII sebagai langkah strategis.

"Kami terus menyampaikan cerita kami, terus menyuarakan kebenaran kepada satu sama lain, dan saling memperkuat."

Tantangan Implementasi UNDRIP di Berbagai Negara

Meskipun UNDRIP telah menjadi acuan internasional, implementasinya masih jauh dari kata sempurna. Beberapa negara, termasuk Kanada dan Amerika Serikat, meskipun telah meratifikasi deklarasi, masih menghadapi kritik karena gagal melindungi hak-hak masyarakat adat secara menyeluruh. Konflik tanah, pembangunan proyek tanpa konsultasi, dan diskriminasi sistemik tetap menjadi masalah utama.

Para pemimpin masyarakat adat menekankan bahwa tanpa mekanisme pemantauan yang kuat dan komitmen politik yang nyata, deklarasi ini hanya akan menjadi dokumen tanpa dampak nyata. Mereka menyerukan agar negara-negara tidak hanya menandatangani UNDRIP, tetapi juga menerapkannya dalam kebijakan dan tindakan sehari-hari.

Harapan di Tengah Ketidakadilan

Meskipun menghadapi perlawanan dan ketidakpatuhan, para aktivis dan pemimpin masyarakat adat tetap optimis. Pertemuan tahunan seperti UNPFII memberikan ruang bagi suara-suara yang selama ini terpinggirkan untuk didengar. Dengan solidaritas dan tekanan internasional, mereka berharap dapat mendorong perubahan nyata.

"Kami tidak akan berhenti menyuarakan kebenaran. Kami tidak akan berhenti memperjuangkan hak-hak kami," tegas Goods. "Hanya dengan kesatuan dan tindakan kolektif, kami dapat memastikan masa depan yang lebih adil bagi generasi mendatang."