Ledakan Litium Nevada: Proyek Pertambangan Abaikan Hak Masyarakat Adat, Laporan Amnesty International

Laporan Amnesty: Proyek Litium Nevada Melanggar Hak Masyarakat Adat

Pemerintah Amerika Serikat dan perusahaan swasta di Nevada diduga mengabaikan hak-hak masyarakat adat demi mengeksploitasi cadangan litium terbesar di negara itu. Laporan terbaru dari Amnesty International menyerukan penghentian sementara izin federal untuk semua tambang litium di Nevada. Negara bagian ini menyimpan sekitar 85 persen cadangan litium yang diketahui di AS, bahan utama baterai kendaraan listrik dan perangkat elektronik.

Beberapa suku adat di Nevada, termasuk Western Shoshone dan Paiute, telah lama menentang eksploitasi litium karena dampak lingkungan yang ditimbulkan, seperti pencemaran air dan hilangnya keanekaragaman hayati. "Ini tanah kami," tegas Fermina Stevens, anggota suku Te-Moak Tribe of Western Shoshone sekaligus Direktur Eksekutif Western Shoshone Defense Project. "Kami berhak untuk ikut menentukan nasib tanah ini. Namun, mereka tidak menginginkan kami di sini karena Nevada kaya akan mineral-mineral ini."

Tiga Proyek Litium yang Menjadi Sorotan

Amnesty International menyoroti tiga proyek litium di Nevada yang dianggap melanggar hak masyarakat adat untuk memberikan persetujuan bebas, didahulukan, dan informed consent (FPIC). Prinsip ini merupakan standar internasional yang menjamin hak masyarakat adat untuk menyetujui atau menolak proyek yang berdampak pada tanah dan komunitas mereka.

• Tambang Litium Thacker Pass: Saat ini sedang dalam tahap konstruksi.
• Proyek Litium Nevada North: Masih dalam tahap eksplorasi.
• Proyek Litium-Ryolit Ridge: Direncanakan memulai konstruksi pada tahun ini.

Ketiga proyek ini berlokasi di tanah publik yang dianggap oleh suku Western Shoshone dan Paiute sebagai wilayah tak tergadai. Laporan Amnesty menyatakan bahwa proses persetujuan ketiga proyek tersebut tidak memenuhi prinsip FPIC maupun Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), meskipun telah disetujui oleh lembaga federal.

"Perusahaan-perusahaan ini harus berpihak pada hak asasi manusia, bukan hanya mengejar mineral dengan segala cara," tegas Mark Dummett, Kepala Bidang Bisnis dan Hak Asasi Manusia Amnesty International. "Mereka harus mematuhi standar hak asasi manusia internasional, terlepas dari hukum domestik di negara tempat mereka beroperasi."

Deregulasi dan Dampaknya terhadap Masyarakat Adat

Laporan ini juga menyoroti dampak kebijakan deregulasi yang didorong pemerintahan sebelumnya, termasuk percepatan izin dan pengurangan kajian lingkungan. Hal ini semakin menyulitkan masyarakat adat untuk memberikan persetujuan secara penuh atas proyek-proyek yang berdampak pada tanah mereka.

Dalam pernyataan resmi, seorang juru bicara Departemen Dalam Negeri AS membantah klaim tersebut. Mereka menyebut aktivis yang menentang proyek litium sebagai "aktivis iklim yang tidak rasional" dan menyatakan bahwa kajian lingkungan oleh Bureau of Land Management telah melibatkan partisipasi suku-suku adat secara luas. Mereka juga menekankan bahwa proyek litium di Nevada memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Amerika.

Booming Litium Nevada dan Ketahanan Global Masyarakat Adat

Nevada saat ini mengalami ledakan pertambangan litium, dengan lebih dari 20.000 klaim pertambangan yang diajukan. Laporan Amnesty International ini muncul di tengah meningkatnya perlawanan global dari masyarakat adat terhadap transisi energi "hijau" yang dianggap mengabaikan hak-hak mereka.

Para aktivis dan masyarakat adat menuntut agar prinsip FPIC dihormati dalam setiap proyek pertambangan, termasuk yang terkait dengan transisi energi. Mereka berargumen bahwa eksploitasi sumber daya alam tidak boleh mengorbankan hak-hak masyarakat adat dan kelestarian lingkungan.