Ketua DPR AS Mike Johnson Tak Tahu Rencana Trump di China

Ketua DPR Amerika Serikat (AS), Mike Johnson, mengaku tidak mengetahui secara rinci rencana Presiden Donald Trump selama kunjungan ke China. Pernyataan ini disampaikan Johnson dalam konferensi pers pada Jumat (13/9), saat ditanya mengenai sikap Trump terhadap perlindungan Taiwan dari tekanan China.

Seorang wartawan bertanya kepada Johnson, "Haruskah Presiden Trump lebih tegas dalam mendukung Taiwan selama kunjungan ke China?"

Johnson menjawab, "Saya belum melihat—saya sangat sibuk beberapa hari terakhir, jadi saya belum melihat laporan lengkap mengenai diskusi tersebut. Saya hanya mendengar beberapa komentar sepintas tentang apa yang dikatakannya. Ia merasa pertemuan tersebut sangat produktif dan membahas isu-isu penting. Saya menunggu kesempatan untuk duduk bersama dan membahasnya secara detail."

Johnson melanjutkan, "Kami selalu prihatin dan telah menegaskan kepentingan Amerika, posisi kami terhadap Taiwan. Mereka harus tetap independen dan aman, dan kami memiliki kepentingan di sana, begitu pula banyak negara lain karena alasan manufaktur chip dan lainnya."

Ia menambahkan, dirinya tidak dapat berbicara lebih lanjut karena belum mendiskusikan hal tersebut secara langsung dengan Presiden Trump.

Keterangan Johnson ini mengejutkan, mengingat posisinya sebagai salah satu pembuat kebijakan terkuat di Kongres AS. Ia tampak tidak memiliki pandangan independen mengenai kebijakan luar negeri AS. Strateginya selama ini justru terlihat menghindari pertanyaan dengan berpura-pura tidak tahu, terutama menyusul sikap Trump yang menolak untuk berkomitmen terhadap rencana penjualan senjata ke Taiwan setelah bertemu dengan Presiden China, Xi Jinping.

Pemerintah China sebelumnya memperingatkan AS agar tidak mendukung Taiwan, dengan menyatakan bahwa tindakan tersebut dapat menempatkan hubungan AS-China dalam "bahaya besar".

"Kemerdekaan Taiwan dan perdamaian selat tidak dapat didamaikan seperti api dan air," demikian bunyi pernyataan resmi pemerintah China. "Pihak AS harus sangat berhati-hati dalam menangani isu Taiwan."

China telah lama menegaskan bahwa Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari wilayahnya dan bertekad untuk menyatukan pulau tersebut secara resmi. Lebih dari 23 juta penduduk tinggal di Taiwan, dan kedaulatan wilayah ini menjadi isu sensitif akibat sejarah kolonialisasi yang kompleks.

AS telah memberikan dukungan pertahanan material kepada Taiwan sejak 1979, melalui Undang-Undang Hubungan Taiwan. UU tersebut mewajibkan AS untuk menentang segala hal yang mengancam keamanan nasional Taiwan.

Saat berbicara dengan wartawan di pesawat Air Force One pada Jumat pagi, Trump menolak untuk menyatakan apakah AS akan membela Taiwan "jika terjadi konflik".

"Saya tidak mau mengatakan itu. Saya tidak akan membahasnya," kata Trump. "Hanya satu orang yang tahu jawabannya. Kalian tahu siapa dia? Saya, hanya saya. Pertanyaan itu diajukan Presiden Xi hari ini kepada saya. Saya jawab, 'Saya tidak akan membahas itu.'"

Ia menambahkan, "Ia bertanya apakah saya akan membela mereka. Saya jawab, 'Saya tidak akan membahas itu.'"

Trump juga menyatakan bahwa ia akan memutuskan mengenai kesepakatan senjata tersebut "dalam waktu yang relatif singkat".

Johnson sebelumnya tidak selalu ragu untuk berbicara mengenai kebijakan luar negeri, terutama terkait hubungan AS-China.